Menu


RKUHP Resmi Disahkan: Pendemo Bisa Kena Pidana 6 Bulan Jika Demo Tanpa Izin

RKUHP Resmi Disahkan: Pendemo Bisa Kena Pidana 6 Bulan Jika Demo Tanpa Izin

Kredit Foto: Antara

Konten Jatim, Jakarta -

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (6/12/2022).

Padahal, sejumlah elemen masyarakat sipil melakukan penolakan terhadap pasal yang dianggap kontroversial.

Salah satu pasal yang dianggap kontroversial adalah Pasal 256, yang terkait Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi.

Baca Juga: 15 Orang Mahasiswa Ini Tolak Safari Politik Anies ke Makassar, Alasan Mereka: Ada Kepentingan

Hal ini tercantum dalam RKUHP per 30 November 2022.

Pasal tersebut mengatur, setiap orang yang melakukan unjuk rasa tanpa adanya pemberitahuan yang mengganggu kepentingan umum bisa dipidana selama enam bulan penjara.

"Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," demikian tertuang dalam Pasal 256.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly turut buka suara.

Yasonna mengatakan, KUHP yang ada saat ini merupakan produk Belanda yang sudah tidak relevan diterapkan di Indonesia.

"Kalau ada perbedaan pendapat sendiri, nanti kalau sudah disahkan, gugat di MK. Itu mekanisme konstitusional," ucap Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan, RKUHP sudah dibahas dengan teliti dan mendapatkan masukan dari publik. Bahkan, RKUHP juga sudah disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri.

Baca Juga: RKUHP Resmi Disahkan padahal Memuat Pasal Bermasalah, Pakar Hukum Tata Negara: Untuk Kenyamanan Presiden

"Ini udah dibahas dan udah disosialisasikan ke seluruh penjuru Tanah Air, seluruh stakeholder," ujar Yasonna.

Yasonna menilai wajar, jika masih ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan revisi KUHP tersebut. Yasonna mengatakan, seharusnya publik malu hingga saat ini Indonesia memakai hukum Belanda.

"Sudah lebih 63 tahun, malu kita sebagai bangsa memakai hukum Belanda," pungkas Yasonna.

Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan Fajar.