Partai Gerindra saat ini tengah disorot banyak pihak menyusul keputusannya yang memecat politisi senior M Taufik.
Diketahui, M Taufik dipecat dari kader Gerindra karena dianggap gagal memenangkan Prabowo di wilayah ibu kota saat pilpres 2019 lalu.
Selain itu, M Taufik juga dianggap telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai sehingga akhirnya dipecat oleh Gerindra.
Keputusan pemecatan M Taufik itu pun disampaikan langsung oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra, pada Selasa (07/06/2022).
"Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra, adala lima orang sepakat memutuskan memecat saudara M.Taufik sebagai kader Partai Gerindra, mulai keputusan ini disampaikan hari ini," kata Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Wihadi Wijayanto, dikutip Konten Jatim dari Antara, Rabu (08/06/2022).
Sayangnya keputusan pemecatan M Taufik itu mendapat sorotan tajam dari sejumlah politisi lain seperti Fahri Hamzah.
Politisi Partai Gelora ini menilai bahwa langkah yang diambil oleh parpol pimpinan Prabowo Subianto itu sama seperti cara Partai Komunis.
Menurutnya, M Taufik yang sudah menjadi wakil rakyat tidak bisa begitu saja dipecat oleh partai politik, sebab semua keputusan ada di tangan rakyat.
"Orang yang sudah dipilih oleh rakyat menjadi wakil rakyat tidak bisa dipecat oleh partai politik! Jika memakai yurisprudensi yang saya menangkan maka yg bersangkutan tetap bisa menjadi anggota dewan! Partai politik hanya mencalonkan, rakyat yang memilih! Inilah kedaulatan rakyat," ujar Fahri dalam cuitan di akun Twitter miliknya @Fahrihamzah.
Dalam negara demokrasi, Fahri menjelaskan bahwa pemecatan kader partai yang sedang menjadi pejabat publik tidak bisa otomatis menyebabkan kader partai tersebut berhenti dari jabatan publiknya.
Hal itu dikarenakan keanggotaan partai tak otomatis membuat seseorang menjadi pejabat publik seperti dalam kasus negara-negara komunis.
Ada banyak yg dicalonkan oleh parpol tapi tidak dipilih rakyat dan tidak Jadi apa2. Seorang menjadi pejabat publik terpilih ( elected official) karena suara rakyat. Maka pencopotan seorang pejabat terpilih hanya bisa melalui mekanisme hukum publik. Tdk bisa dengan AD/ART partai.
— #FahriHamzah2024 (@Fahrihamzah) June 7, 2022
"Ada banyak yang dicalonkan oleh parpol tapi tidak dipilih rakyat dan tidak Jadi apa-apa. Seorang menjadi pejabat publik terpilih ( elected official) karena suara rakyat. Maka pencopotan seorang pejabat terpilih hanya bisa melalui mekanisme hukum publik. Tidak bisa dengan AD/ART partai," terangnya.
Sontak cuitan Fahri yang menyasar parpol pimpinan Prabowo menggunakan cara Partai Komunis dalam melancarkan aksi pemecatan kadernya itu mendapat tanggapan dari netizen.
Satu netizen yang menarik perhatian merasa kesal dengan ulasan mantan politisi PKS tersebut.
Baca Juga: Ada Eks HTI dan FPI di Deklarasi Anies Baswedan Presiden 2024, Jangan Sampai Indonesia Jadi Afghanistan
Pasalnya ulasan Fahri Hamzah itu keliru sebab politisi Partai Gelora tersebut sudah gagal paham terhadap pemecatan M Taufik oleh Gerindra.
"Anda gagal paham tentang masalah taufik ini. Justru dia sendiri sudah lebih dulu mengundurkan diri jadi anggota DPRD. Kenapa dia mengundurkan diri, karena dia mo loncat ke nasdem," tulis akun @zola_papzo***.
Seperti diketahui, M Taufik memang sudah lebih dulu mengundurkan diri dari kursi anggota DPRP tepatnya pada bulan April lalu.
Oleh karena itu, ulasan Fahri yang menyasar parpol pimpinan Prabowo itu bisa dikatakan keliru.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
