Menu


Jadi Gubernur DKI Jakarta Jauh Lebih Sulit Dibandingin Gubernur Jawa Tengah, Pengamat Sindir Pencapaian Anies dan Ganjar?

Jadi Gubernur DKI Jakarta Jauh Lebih Sulit Dibandingin Gubernur Jawa Tengah, Pengamat Sindir Pencapaian Anies dan Ganjar?

Kredit Foto: Suara.com/Alfian Winanto

Konten Jatim, Surabaya -

Pengamat Politik Refly Harun membandingkan tingkat kesulitan yang dialami masing-masing Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dalam mengelola wilayah administrasinya.

Jika dinilai dari ketiganya, menurut Refly, wilayah kerja Gubernur DKI Jakarta memiliki tingkat kesulitan yang relatif tinggi.

Hal yang membedakan ketiganya berkaitan dengan proses dan hasil pembangunan pemerintah provinsi.

Hasil yang diperoleh dari pembangunan wilayah DKI Jakarta menurutnya lebih tampak daripada Jawa Tengah maupun Jawa Barat.

Baca Juga: Duar! Ganjar Pranowo Punya Peluang Kalahkan Anies Baswedan Kalau Disandingkan Sama Gubernur Medsos Satu Ini

Alasannya, seorang gubernur yang memimpin DKI Jakarta juga berlaku sebagai bupati/wali kota sekaligus. Sehingga, hasil pembangunan itu bisa diklaim sebagai karya gubernur.

Sementara Gubernur Jawa Barat maupun Jawa Tengah hanya bisa mengklaim hasil pembangunan yang lebih terpusat, misalnya daerah ibu kota provinsi.

“Misalnya, Jawa Tengah, Semarangnya moncer, Jawa Barat Bandungnya moncer tapi daerah lain tidak terjangkau secara baik,” terang Refly Harun dalam video yang tayang di kanal YouTube pribadinya pada Senin (31/10/2022).

Sehingga, menurutnya, gubernur wilayah satu dengan lainnya tidak bisa disamakan perbandingannya.

Gubernur DKI Jakarta misalnya, akan lebih bertindak sebagai eksekutor dan menjadi pelaksana atas program yang Ia jalankan sendiri.

Baca Juga: PKS Usulkan Aher Dampingi Anies di Pilpres 2024, Tapi Bilang Ada yang Bikin Pasangan Ini Lemah

“Jadi tidak apple to apple juga mnurut saya, jauh lebih sulit jadi Gubernur DKI karena langsung eksekutor, banjir langsung harus turun, semuanya harus turun sendiri,” ujarnya.

Terlebih, wali kota yang ditugaskan di DKI Jakarta tak memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sendiri. Sehingga, kewenangan paling tinggi dan dominan ada di tangan gubernur.

“Penduduk jabar memang lebih banyak, tapikompleksitas tentu berbeda,” pungkas Refly.

Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024



Berita Terkait