Angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur tercatat mengalami penurunan signifikan sebesar 3,58% atau setara dengan 1.480.140 jiwa dalam tiga tahun terakhir, tepatnya tahun 2020 hingga 2023.
Kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mampu membawa provinsinya menerima penghargaan insentif fiskal dari Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin.
Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak, yang mewakili Khofifah, menerima langsung penghargaan tersebut dalam acara Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2023, di Istana Wapres Jakarta, Kamis (9/11/2023) lalu.
Atas diterimanya penghargaan ini, Khofifah menyampaikan apresiasinya dan terima kasih sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang berkontribusi dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim.
"Alhamdulillah kita mendapatkan insentif fiskal Rp6,215 miliar. Insentif ini akan kita gunakan untuk program yang langsung diterima oleh Masyarakat miskin. Misalnya Padat karya tunai, pengadaan air bersih di desa rawan kekeringan, pasar murah untuk menekan inflasi, bantuan langsung tunai untuk penyandang disabilitas dan bantuan permakanan bagi PMKS di Panti Sosial," kata Khofifah, Senin (12/11/2023).
"Capaian ini berkat kerja keras, kerja cerdas dan kerja Ikhlas kita semua sehingga Provinsi Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,82%, Optimis Jatim Bangkit, Terus Melaju menuju kemiskinan ekstrem 0% di akhir 2024," imbuhnya.
Selain banyak program yang digerakkan Pemprov Jatim untuk mengatasi kemiskinan agar berjalan efektif, turunnya angka kemiskinan di Jatim menurut Gubernur Khofifah juga dipengaruhi sejumlah faktor.
Seperti pertumbuhan ekonomi jatim pada Triwulan III 2023 (Q to Q) berhasil tumbuh impresif sebesar 1,79% di atas nasional dan tertinggi se-Pulau Jawa. Selanjutnya juga dipengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,88 persen, turun 0,61 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022 (5,49 persen).
Sejauh ini Pemprov Jatim juga menginisiasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui bantuan sosial bagi 22.186 keluarga miskin ekstrem di 15 Kabupaten/Kota, masing-masing keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp1.500.000 yang digunakan sebagai modal usaha.
Selain itu Pemprov Jatim juga menginisiasi Program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Sejak tahun 2019 sd 2023 telah dilakukan renovasi terhadap 33.745 unit rumah dengan total anggaran sebesar 402 Milyar bekerjasama dengan Kodam V Brawijaya dan Lantamal V Surabaya dan Program Elektrifikasi atau penyambungan listrik bagi 16.780 Rumah Tangga Miskin (2019 sd 2023).
Penurunan kemiskinan di Jatim juga didorong oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin yang melalui kegiatan usaha produktif yang didukung adanya permodalan UMKM.
Beberapa program tersebut diantaranya Prokesra dengan plafon maksimal Rp. 50 juta per debitur, telah terealisasi pinjaman murah bagi 8.941 Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan subsidi bunga, Sehingga pelaku usaha ultra mikro dan mikro hanya menanggung beban bunga pinjaman 3 prosen per tahun dengan jangka kredit maksimal 36 bulan" jelas Gubernur Khofifah.
Ditambah bantuan usaha untuk pelaku usaha ultra mikro yang diserahkan Gubernur Khofifah selama tahun 2022 dan 2023 kepada kepada 6.478 orang pelaku usaha mikro dengan nilai antara Rp 600.000,- hingga Rp. 2.200.000,- yang pembiayaannya dari Baznas Provinsi Jatim.
Seiring dengan Penyaluran BLT Dana Desa 2023 per November 2023 telah disalurkan kepada 308.155 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp.935,075 Miliar (84,29%), dimana Dana Desa untuk BLT minimal 10 persen dan maksimal 25 persen untuk Keluarga kategori Desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Selain itu juga Penyaluran PKH triwulan 2 tahun 2023 mencapai 99,40 persen atau sebesar 1.512.592 keluarga penerima manfaat dari total target 1.521.705 keluarga penerima manfaat. Dengan nominal bantuan Rp. 1,121 Triliun.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
