Tim hukum PDI Perjuangan (PDIP) mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Rocky Gerung atas dugaan tindak pidana fitnah, ujaran kebencian, dan berita bohong atau hoaks terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Perwakilan tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP, Johannes Oberlin L. Tobing menjelaskan alasan pihaknya membuat laporan ini karena Jokowi merupakan bagian dari kader partainya.
"Karena ini kader PDIP, kami dari divisi hukum ini merasa bahwa memang ada hal yang salah. Jadi hari ini kita harus buktikan tidak ada yang kebal hukum hari ini. Harus kami proses secara hukum," kata Johannes di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (2/8/2023).
Baca Juga: Soal Kritikan Rocky Gerung, Jokowi Akhirnya Buka Suara: Itu Hal Kecil, Saya Kerja Saja
Johannes mengungkap beberapa pernyataan Rocky yang dinilainya sebagai bentuk fitnah, ujaran kebencian, hingga penyebaran hoaks.
Pertama, PDIP mempersoalkan terkait pernyataan Rocky yang menyebut Jokowi berupaya menunda Pemilu 2024 karena tidak pernah peduli kepada buruh.
Kedua, pernyataan Rocky Gerung yang mengajak atau memprovokasi masyarakat untuk melakukan gerakan people power pada 10 Agustus 2023.
Sedangkan yang ketiga, terkait pernyataan Rocky yang menyebut Jokowi b*j*ng*n t*l*l dan memiliki ambisi pribadi di balik proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
"Semua narasi ini kami coba pelajari, kami terjemahkan. Kami menduga bahwa ini Rocky Gerung telah melakukan perbuatan melawan hukum," jelasnya.
Untuk memperkuat laporannya, lanjut Johannes, pihaknya telah membawa sejumlah barang bukti. Salah satunya berupa video.
"Sudah kami lengkapi barang bukti percakapan dari seluruh media-media yang sudah kami kumpulkan hari ini akan kami serahkan ke penyidik Bareskrim," pungkasnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
