Menu


Soal Pemanggilan Airlangga oleh Kejagung, Ace Hasan: Sebagai Warga Negara yang Baik Beliau Bertanggung Jawab

Soal Pemanggilan Airlangga oleh Kejagung, Ace Hasan: Sebagai Warga Negara yang Baik Beliau Bertanggung Jawab

Kredit Foto: Antara/Reno Esnir

Konten Jatim, Jakarta -

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily buka suara terkait pemeriksaan terhadap Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) beberapa hari lalu. 

Ace mengatakan bahwa sebagai warga negara Indonesia yang baik, Airlangga bertanggung jawab dengan memenuhi panggilan Kejagung sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi CPO.

Baca Juga: Golkar Terus Diterpa Isu Munaslub, Ace: Seharusnya Semua Ada dalam Satu Barisan 

"Bagi kami Partai Gokar tentu jalan terus dengan berbagai agenda-agenda penting. Soal pemanggilan ketua umum kami yang juga Menko Pereonomian ke Kejaksaan, tentu sebagai warga negara yang baik, beliau bertanggung jawab atas pemanggilan tersebut," kata Ace, mengutip video yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Jumat (28/7/2023). 

"Tentu beliau datang dan menyampaikan sebagaimana yang harus ditanyakan oleh pihak Kejaksaan. Saya kira sebagai warga negara yang baik Pak Airlangga telah menunjukkan sikap yang mentaati proses hukum," tambahnya.  

Pemanggilan terhadap Airlangga sebagai saksi oleh Kejagung terjadi di tengah isu munaslub yang terus menerpa partai berlambang beringin tersebut. Pertama-tama, Ace menegaskan bahwa Golkar saat ini baik-baik saja. 

Bahkan Golkar sedang terus bekerja untuk memastikan konsolidasi partai baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun akar rumput berjalan dengan baik.   

"Sesungguhnya kami sedang bekerja memastikan agar berbagai program yang telah ditetapkan baik dari munas atau melalui rapim, rapimda dan berbagi kegiatan partai berjalan sesuai dengan yang direncanakan," ujar Ace. 

Ace heran dengan pihak yang terus melempar isu munaslub. Mengingat Golkar tengah melakukan konsolidasi dan terus melakukan persiapan menjelang Pemilu 2024.   

Ia menilai seharusnya Golkar ada pada satu komando dan barisan. Jangan sampai menjelang Pemilu 2024, justru Golkar terpecah belah. 

"Ketika ada isu soal munaslub dan pihak-pihak yang melemparkan isu tersebut, saya kira merupakan sesuatu sangat tidak rasional ketika tinggal 200 hari menjelang Pemilu 2024, namun diisukan soal munaslub, apa ini tidak menimbulkan efek psikologis bagi soliditas Golkar," pungkasnya. 

Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO