Dua nama yang santer digadang-gadang jadi kandidat calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan, Yenny Wahid dan Susi Pudjiastuti, dinilai hanya membuat repot Anies Baswedan.
Menurut kader Partai Demokrat, Eko Jhones, hitungan suara Susi Pudjiastuti dan Yenny Wahid belum jelas, berbeda jika cawapres Anies Baswedan berasal dari internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
"Setuju bang cawapres harus dari partai internal koalisi udah jelas hitungan suaranya. Kalau dari individu seperti ibu Susi atau mbak Yeni yang surveinya hanya dibawah 1 persen ya repot…," ucap Eko.
Hal ini disampaikan Eko menanggapi pegiat media sosial David Usman yang mengatakan bahwa cawapres Anies harusnya berasal dari Partai Demokrat atau PKS agar ada tawar menawar di dalamnya.
"Kalo saya mah cenderung Bacawapresnya cuma 2 pilihan; 1. Dari Demokrat atau, 2. Dari PKS," ucap David dikutip dari Twitter pribadinya, Rabu (26/7/2023).
"Itu namanya koalisi, ada posisi tawar disana. Punya Partai dengan 7-8 % suara apa imbang dengan Individu tanpa Partai yang suaranya juga ga signifikan?" sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menegakan bahwa partainya membebaskan Anies Baswedan untuk menentukan cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.
Selain Demokrat, sikap yang sama juga dinyatakan oleh NasDem dan PKS. "Parpol pendukung tidak akan menitipkan nama apalagi memaksakan capres Anies untuk pilih cawapres tertentu," kata Benny, dikutip dari katadata.co.id.
Meskipun demikian, NasDem, PKS, dan Demokrat turut serta menentukan sejumlah kriteria yang diperlukan untuk menjadi pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta itu, salah satunya elektabilitas.
Baca Juga: Anies Bertemu Susi Pudjiastuti, Demokrat Tegaskan Tidak Terkait Urusan Cawapres
"Parpol-parpol hanya tentukan syaratnya yakni bisa kerja sama dengan capres, elektabilitas tinggi, dan memiliki komitmen kerakyatan tinggi," kata Benny.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
