Pengamat politik Ujang Komaruddin menilai adanya kepentingan kedua belah pihak atas penunjukan Budi Arie Setiadi untuk menggantikak posisi Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Kepentingan dua belah pihak yang dimaksud ialah antara Presiden Jokowi dengan Budi yang notabene merupakan Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo). Kepentingan itu tidak jauh-jauh kaitannya dengan Pilpres 2024.
Baca Juga: Budi Arie Ditunjuk Jadi Menkominfo, Denny Siregar: Langkah Jokowi Semakin Bikin Pusing
"Ya untuk kepentingan dua belah pihak saja. Kepentingan Jokowi dan kepentingan relawan khususnya Projo yang kelihatannya saling mengikat satu sama lain untuk bisa dukung mendukung di Pilpres 2024 nanti," kata Ujang, mengutip Suara.com, Selasa (18/7/2023).
Menurut Ujang salah satu hal untuk mengingat kepentingan masing-masing itu adalah lewat pemberian jabatan dari Jokowi kepada Budi.
"Ya tentu diberikan jabatan sebagai menteri Arie Budi Setiadi-nya itu agar berkomitmen mungkin dengan Jokowi bersama-sama untuk dukung mendukung capres yang dicalonkan oleh Jokowi agar seiya-sekata, agar kompak satu barisan soal Pilpres 2024 nanti," kata Ujang.
Ujang menegaskan praktik pemberian jabatan melalui keputusan politik itu merupakan hal yang biasa di dunia politik. Dalam kasus Budi, pemberian jabatan sebagai Menkominfo diharapkan dapat membuat relawan loyal terhadap Jokowi.
"Itu hal yang biasa-biasa saja di dalam politik diberikan jabatan, diberikan jatah menteri untuk tetap loyal bersama-sama Jokowi soal dukung-mendukung di Pilpres 2024 nanti," kata Ujang.
"Ya saya sih melihatnya ini pola umum saja, pola biasa saja yang dilakukan oleh Jokowi kepada relawan agar relawan-relawan itu ya tetap dalam barisan Jokowi sehingga ya ke depan Jokowi masih punya power dalam konteks menentukan siapa capres yang akan didukungnya," jelas Ujang.
Bukan Ahli di Kominfo
Ujang menilai keputusan Presiden Jokowi melantik Budi Arie Setiadi merupakan keputusan politik. Pasalnya, menurut Ujang, Budi bukan figur yang memiliki kemampuan di bidang Kemenkominfo.
"Karena mungkin Ketum Projonya bukan ahli, bukan bidangnya di Kemenkominfo mungkin di situ tapi kan jabatan politik itu ya tadi bisa diisi oleh siapapun," kata Ujang.
Padahal menurut Ujang, Kemenkominfo merupakan salah satu kementerian strategis yang perlu dijabat oleh figur yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya.
Walau begitu, Ujang memahami penunjukan Budi sebagai Menkominfo yang memang merupakan hak prerogatif Jokowi. Ia juga berpandangan wajar ada keputusan politis dalam mengisi jabatan di kabinet.
"Tetapi di saat yang sama kita mengkritisi bahwa ya mungkin publik melihatnya bahwa Arie Budi Setiadi bukan ahli di bidangnya gitu, bukan orang yang kompeten di situ tapi karena jabatan politik siapapun bisa mengisi posisi apapun di kementerian. Itu sulitnya jabatan politik itu," pungkas Ujang.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
