Dalam pidatonya, salah satu hal yang disoroti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah terkait perbaikan tata negara dan etika pemerintahan.
Dia menyebutkan UUD 1945 mengatur kewenangan setiap lembaga negara, termasuk Presiden dan jajaran pemerintahannya.
"Dalam konstitusi yang telah dilakukan empat kali perubahan semangat dan prinsip keseimbangan, serta kesetaraan antarlembaga negara harus dijaga agar tidak kembali lagi ke tatanan era otoritarian dulu," kata AHY, mengutip JPNN, Sabtu (15/7/2023).
Menurutnya, saat ini ada tanda-tanda bahwa kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara ini mulai terganggu.
"Kalangan pemerhati konstitusi dan tata negara, mulai melihat tendensi kembalinya konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden, meski tidak 'sedalam' di era otoritarian dulu," jelas AHY.
Dia menjelaskan kekuasaan tetap harus dikontrol oleh kekuasaan yang lain agar tidak menciptakan model pemerintahan yang absolut dan totalitarian.
"Untuk itu, Demokrat bertekad untuk menegakkan kembali kesetaraan dan keseimbangan antar lembaga negara, sesuai prinsip checks and balances dalam sistem presidensial," tegasnya.
Tak hanya itu, AHY menyebutkan pihaknya telah mencermati etika pejabat negara dan kaidah tata pemerintahan yang baik.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
