Aksi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo disorot saat mengunjungi Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara menuai polemik.
Saat itu Ganjar mendengar aspirasi para pedagang. Salah satu yang dikeluhkan ialah terkait retribusi bulanan yang tinggi. Bakal capres PDIP itu lantas menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyampaikan keluhan warga tersebut.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI, Saan Mustopa menilai Ganjar memposisikan diri lebih tinggi dari Heru, padahal jabatan keduanya setara.
"Itu kan menempatkan posisi seakan-akan lebih tinggi," kata Saan Mustopa dalam keterangannya dikutip pada Jumat (30/6/2023).
Saan menilai manuver Ganjar tersebut berkaitan dengan etika seorang kepala daerah. Pasalnya, Ganjar sudah masuk ke wilayah pemerintahan kepala daerah lain.
"Tidak pas saja. Kenapa? Posisinya kan sesama kepada daerah. Itu kan sudah masuk ke wilayah yang menjadi kewenangan dari pemimpin daerah lain," ucap anggota DPR RI itu.
Menurut Saan, Ganjar mestinya tak langsung menelepon Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat menemukan keluhan dari warga Ibu Kota. Keluhan itu bisa ditampung dan disampaikan pada kesempatan lain.
"Ketika ada pertemuan secara informal, atau pertemuan yang tidak di depan warga secara langsung kan bisa disampaikan," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR itu.
Selain itu, Ganjar juga sejatinya masih bakal calon presiden (capres). Kegiatan yang ia lakukan dalam sosialisasi terkait capres juga masih melekat jabatan Gubernur Jawa Tengah.
"Kan posisinya baru bakal capres, masih ada tahap lainnya. Ini kan baru bakal calon. Jadi hal-hal seperti itu tentu harus saling menjaga, di antara sesama kepala daerah," cetus Saan.
Sebelumnya Ganjar juga menghebohkan masyarakat saat melakukan blusukan di Pasar Anyar Bahari, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Kemudian dia menelepon pejabat di wilayah tersebut dan memamerkannya ke media sosial.
Baca Juga: Masuk Kandidat Cawapres Ganjar, Golkar Ingatkan Ridwan Kamil soal Komitmen Dukung Airlangga Capres
Ganjar, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan disebut seolah-olah sudah menjadi orang nomor satu di Republik ini, meminta suatu persoalan di suatu daerah untuk dituntaskan.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
