Begitu kuat stempel petugas partai menancap kepada calon presiden (caprse) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Hal tersebut dinilai bukan saja potensial mengundang tafsir liar, tapi juga rawan merontokan elektabilitasnya.
"Status petugas partai itu memang sulit untuk dicari maknanya yang positif. Konotasinya lebih dominan berkesan negatif. Dan inilah yang sangat potensial ditafsirkan secara liar oleh publik," kata Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adrian Sopa, mengutip Republika, Rabu (28/6/2023).
Apalagi, kata dia, jika dipahami dalam konteks negara demokrasi yang menekankan pada kedaulatan rakyat sesuai konstitusi. Tidak ada pasal dalam konstitusi, presiden sebagai petugas partai.
"Saya hanya khawatir, stempel petugas partai itu pada saatnya akan menyandera capres terpilih nanti yang hanya taat kepada perintah partai, bukan kepada konstitusi. Mungkin, lebih tepat jika disebut petugas rakyat ketimbang petugas partai," tambahnya.
Dalam pandangan Sopa, jika stempel petugas partai ini terus dihidupkan, bukan saja berpotensi mengundang tafsir liar yang buruk, tapi juga potensial merontokkan elektabilitas Ganjar sebagai capres.
"Kenapa? Karena cepat atau lambat, publik akan menafsirkan stempel petugas partai ini menjadi boneka partai, sebuah julukan yang sangat berkonotasi negatif. Namanya juga boneka, tak bisa apa-apa kecuali disetir," ujarnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
