Kader Partai Ummat, Helmi Felis menanggapi pernyataan eks Wamenkumham Denny Indrayana yang menyebut bahwa KPK memukul Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Hal ini terkait dengan isu bahwa KPK akan mentersangkakan salah satu menteri dari NasDem.
Isu ini membuat publik heboh. Pasalnya belum lama ini juga Sekjen NasDem Johnny G Plate yang sebelumnya menjabat sebagai Menkominfo jadi tersangka Kejaksaan. Tak sedikit yang menilai, kasus ini dipolitisasi.
"Apakah ini Politik ke Indonesiaan vs politik ke Chinaan?" kata Helmi Felis dalam unggahannya di Twitter, Rabu, (14/6/2023).
Dikatakan loyalis Anies Baswedan, ini bukan soal NasDem saja tapi soal Indonesia secara umum.
"Politik hancur-hancuran ini mau diteruskan? Rakyat tak akan tinggal diam. Ini bukan soal Nasdem semata atau soal Demokrat semata. Ini soal Indonesia, kami tidak akan tinggal diam," tandasnya.
Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyebut KPK memukul Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Dikatakan, salah satu Menteri akan ditersangkakan untuk mengganggu KPP dalam menjegal Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan.
"KPK Memukul KPP. Pagi tadi saya kembali mendapatkan informasi penting. Kali ini soal dugaan kasus korupsi yang sedang berjalan di KPK. Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi. Seorang menteri dengan inisial S*L. Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP, dan menjegal pencapresan Anies Baswedan," kata Denny Indrayana, dalam keterangannya.
Menurutnya, gangguan semacam ini, justru akan makin meneguhkan Partai Nasdem di dalam koalisi.
"Dalam satu pertemuan elit partainya, Surya Paloh dikabarkan menegaskan, 'Abang ini jangankan masuk penjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan'," kata Mantan Wamenkumham ini.
Lebih lanjut dikatakan, hukum memang benar-benar direndahkan menjadi alat mengganggu koalisi dan penentu arah pencapresan saja.
Di sisi lain dia menyebut pimpinan KPK datang ke seorang Menteri senior, menyatakan telah lengkap bukti, dan meminta izin Presiden untuk mentersangkakan seorang pimpinan parpol.
Dia menjelaskan, ada empat dugaan kasus korupsi diantaranya soal kardus, pembangunan kantor partai, pembangunan beberapa rumah keluarga, sampai gratifikasi mobil mewah.
"Sang menteri senior mengatakan, 'Jalankan saja sesuai bukti dan proses hukum'," tambahnya.
Sang pimpinan parpol kata dia, masih selamat hingga kini, karena tetap berada di barisan koalisi Jokowi. Izin dari Presiden pun tidak kunjung turun ke KPK.
Baca Juga: Dugaan Korupsi di Kementan yang Seret Menteri NasDem, Denny Indrayana: KPK Memukul Koalisi Perubahan
"Maka, terbuktilah kekhawatiran saya, setelah diperpanjang setahun masa jabatannya, melalui putusan MK, Firli Bahuri bergerak cepat sesuai skenario tangan kuasa, menggunakan KPK untuk memilah dan memilih kasus, memukul lawan oposisi, dan merangkul kawan koalisi," tandas Mantan Stafsus Presiden era SBY ini.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
