Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menanggapi isu kontrak politik antara calon presiden Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan (PDIP). Kontrak tersebut disebut-sebut terkait penyusunan kabinet akan dilakukan sepenuhnya oleh partai, bukan Ganjar.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, informasi itu memang sudah beredar. Namun ia meragukan kebenaran informasi yang sebelumnya diembuskan kader PSI Ade Armando.
Baca Juga: Soal Peluang Jadi Cawapres PPP, Sandiaga Uno: Mudah-mudahan Bisa Kita Wujudkan
"Informasi itu memang berseliweran, salah satunya yang sudah pasti menginformasikan adalah Ade Armando. Tapi kok saya meragukan informasi itu," kata Baidowi, mengutip Suara.com, Rabu (14/6/2023).
PPP sebagai partai pendukung Ganjar lantas membeberkan rekam jejak Ganjar yang dinilai merupakan sosok taat kontitusi. Terlebih Ganjar sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPR hingga gubernur.
"Apa iya hak prerogratif seorang presiden dia enggak tahu. Pasti Pak Ganjar tahu dan namanya membentuk kabinet itu hak prerogratif dari presiden. Pak Ganjar itu tahu, Bu Mega pasti itu tahu karena beliau pernah jadi presiden. Jadi saya meragukan klaim dari Ade Armando itu," kata Baidowi.
Menurut Baidowi apa yang menjadi pernyataan Ade Armando memang konteksnya bertanya, bukan menuduh. Karena itu, ia hanya menjawab pertanyaan Ade Armando mengenai ada kontrak politik Ganjar dengan PDIP.
"Namanya orang bertanya ya kita jawab, kan gitu. Kita jawab bahwa belum pernah mendengar itu secara resmi dan kami meragukan informasi tersebut marena semua tahu konsitusi telah mengatur, hak prerogratif menyusun kabinet itu ada di presiden," tuturnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
