Bendahara Umum PDIP periode 2019-2024, Olly Dondokambey menanggapi soal beredarnya kabar bahwa Ganjar Pranowo meneken kontrak politik dengan PDIP soal penentuan menteri kabinet, apabila nantinya terpilih menjadi presiden di 2024.
Dalam kabar yang beredar, disebutkan bahwa penentuan menteri di kabinet ditentukan oleh PDIP.
Menanggapi ini, Olly menepis kabar tersebut. Menurutnya yang ada hanyalah atas arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Saya kira tidak ada kontrak-kontrak itu karena dari awal Ganjar kader partai. Yang ada arahan dari ibu ketua umum dan persetujuan," kata Olly kepada Kamar Rosi, dikutip Liberte Suara, Senin (12/6/2023).
Sebagaimana diketahui sebelumnya, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando mengungkapkan soal kontrak politik antara calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo dengan partainya, PDI Perjuangan.
Disebutkan Ade, isi kontrak politik itu berupa hilangnya hak-hak prerogatif Ganjar setelah resmi menjadi Presiden ke-8 RI.
Penentuan menteri, lanjutnya, hingga jabatan posisi strategis di pemerintahan menjadi ketentuan partainya, PDIP, bukan Ganjar.
"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP," tulis Ade, dalam akun Twitter pribadinya, @adearmando61, dikutip Liberte Suara, Senin (12/6/2023).
Atas dasar itu, Ade meminta segera ada klarifikasi soal hal ini. Ia juga berharap kabar tersebut tidak benar.
"Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," tambahnya dalam cuitan itu.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
