Partai politik (parpol) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tengah dirundung bara. Partai NasDem dan Demokrat tengah panas gara-gara debat calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan.
Mulanya, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief di Twitter pribadinya merespons anggapan dari Waketum NasDem Ahmad Ali yang mengatakan kalau partainya hanya memaksa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketum Demokrat jadi cawapres Anies.
"Menurut Mad Ali, gertakan Demokrat hanya untuk memaksakan AHY menjadi cawapres Anies dan akan cabut dari koalisi bisa membuat kita berbalik tanya pada Mad Ali, jika Anies memilih AHY apakah NasDem akan cabut dari koalisi?" tulis Andi Arief di Twitter, Jumat (9/6/2023).
Merespons itu, Ahmad Ali lantas menjawab dengan berbalik bertanya kepada Demokrat terkait sosialisasi Anies Baswedan.
"Jadi kami bukan dalam posisi menerima, menolak ya. Itu adalah kewenangan Anies Baswedan untuk menentukan kapan, siapa, di mana itu adalah kewenangan dia. NasDem tidak mendesak kepada Anies Baswedan untuk segera mengumumkan calon," kata Ali kepada wartawan, Jumat (9/6/2023).
Tak sampai di situ, Ahmad Ali lantas menyinggung Demokrat yang sempat mendorong Anies segera mengumumkan sosok cawapres pada Juni ini. Ia bertanya, apakah Demokrat sudah gencar mengenalkan Anies ke masyarakat.
"Kalau alasan (cepat deklarasi) karena menurunnya elektabiltas, pertanyaan kita ke kawan-kawan Demokrat, sudahkan mensosialisasikan Mas Anies setelah mereka mendeklarasikan? Rasa-rasanya yang bisa jawab itu Partai Demokrat," kata Ali balik bertanya.
Sebelumnya, Andi Arief memang keras menyinggung soal elektabilitas Anies yang terus merosok di sejumlah hasil survei. Ia menyebut, salah satu penyebab turunya elektabilitas Anies bisa jadi disebabkan karena lambat mengumumkan sosok cawapres.
Namun panas soal cawapres Anies buru-buru diredam oleh Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said. Ia membantah pihak NasDem yang menyebut Demokrat memaksakan AHY jadi cawapres Anies.
"Sejauh ini suasana dalam rapat-rapat Tim 8 yang merupakan wakil resmi dari partai-partai dan capres, selalu kondusif, saling support, dan saling percaya. Tidak ada suasana memaksakan kehendak, termasuk dalam membicarakan opsi-opsi bakal calon pasangan Pak Anies," kata Sudirman Said dalam keterangannya, Sabtu (10/6/2023).
Menurut Said, soal beda pandangan beberapa kader di internal koalisi merupakan bagian dari demokrasi dan penyampaian pendapat. "Bagus dong, kan demokrasi memberi ruang perbedaan pandangan," katanya.
Wanti-wanti Mahfud MD
Beberapa hari sebelum panas soal cawapres Anies, Menkopolhukam Mahfud MD sempat mengingatkan Anies bisa dijegal koalisi sendiri.
Mulanya, Mahfud bicara soal ucapan Anies Baswedan yang mengungkapkan kekhawatirannya soal penjegalan. Hal itu buntut dari pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan akan cawe-cawe di Pemilu 2024. Mahfud pun menepis kekhawatiran Anies soal penjegalan itu.
"Ndak ada (penjegalan), itu isi politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit, kenapa dijegal, karena ini. Ndak ada (penjegalan Anies)," kata Mahfud di Lapangan Pancasila, Ende, NTT, belum lama ini.
"Kalau pemerintah tidak menjegal, mungkin saudara sih cuma ndak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana. Ndak, ndak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri," sambung Mahfud.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
