Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana belum lama ini melayangkan surat terbuka yang ditujukan ke Ketua DPR RI Puan Maharani meminta DPR melakukan hak angket untuk melakukan proses pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyarankan Denny Indrayana bisa menggunakan kerangka berpikir intelektual saat melayangkan pernyataan ke publik.
Baca Juga: Politikus PSI Ungkap Tanda-tanda Kekalahan Ganjar Makin Terlihat Jelas, Katanya Gegara Sikap PDIP
"Beliau (Denny Indrayana) ini, kan, sosok akademisi, ya, harus berbicara menggunakan kerangka berpikir intelektual. Jangan berbicara tentang perasaan, apalagi berbicara tentang pemakzulan," kata Hasto, mengutip Suara.com, Rabu (7/6/2023).
Ia mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden RI dalam sistem politik di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.
Dari situ, kata dia, legitimasi terhadap pemimpin Indonesia terpilih sangat kuat dan tidak bisa asal dimakzulkan.
"Dalam sistem politik ketika presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, legitimasi dan legalitas pemimpin nasional itu sangat kuat. Tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Itu harus melalui mekanisme yang tidak mudah," jelasnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
