Partai NasDem membalas sindiran dari elite PDIP yang menyebut partai besutan Surya Paloh itu bermuka dua lantaran mengusung Anies Baswedan padahal masih di koalisi pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya menyebut, pernyataan itu menunjukkan bahwa PDIP ibarat kacang lupa kulit. PDIP melupakan jasa besar NasDem mendukung Jokowi menjalankan pemerintahannya sejak 2014.
"Apa yang bermuka dua? PDIP kacang lupa pada kulitnya. Yang menjadi modalitas Jokowi di periode pertama Jokowi-JK dan periode ke-dua Jokowi-Ma'ruf Amin itu adalah PDIP dan NasDem," kata Willy dengan nada suara meninggi dan muka memerah, ketika diwawancarai wartawan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (2/6/2023).
Baca Juga: Cawapres Anies Mengerucut 1 Nama, NasDem: Paling Lambat Deklarasi 16 Juli 2023 di GBK
"Jokowi lahir dari gedung ini. Jokowi adalah NasDem. Ibaratnya ibunya PDIP, bapaknya NasDem," kata Willy menambahkan.
Willy menjelaskan, langkah Partai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai capres merupakan tugas konstitusional partai politik.
Adapun Jokowi bukan lagi capres. Kendati begitu, sambung dia, NasDem tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi sampai tuntas.
Dia mengatakan, PDIP tidak bisa memaksa NasDem keluar dari kabinet pemerintahan Jokowi. Hanya Jokowi sendiri lah yang bisa menendang NasDem keluar dari kabinet.
"Kalau presiden mengatakan cau (keluar dari koalisi pemerintah), maka NasDem akan taat dan patuh. Bukan PDIP. Bertepuk ini tidak bisa sebelah tangan," kata Willy.
Menurut Willy, pernyataan pimpinan PDIP DKI Jakarta itu merupakan 'provokasi recehan'. Padahal, NasDem selama ini tidak pernah melakukan provokasi ketika PDIP menolak rancangan undang-undang yang diusulkan pemerintahan Jokowi.
"Kami tidak bilang 'kenapa PDIP tidak keluar dari kubu pemerintah'. Kami tidak kekanak-kanakan seperti itu," kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu.
Sebelumnya, Kepala Badiklatda PDIP DKI Gilbert Simanjuntak menyebut Partai NasDem tidak konsisten dan bermuka dua.
Pasalnya, NasDem mengaku berkomitmen mendukung dan mengawal pemerintahan Jokowi sampai tuntas, tapi diam saja ketika Anies mengkritik panjang jalan yang dibangun selama rezim Jokowi.
Baca Juga: Nasdem: Bayangkan Kalau Presiden Benar-Benar Ikut Campur, Aparat Bisa Berpihak, Tentu Kita Khawatir
"Sikap inkonsisten dan dua muka NasDem ini padahal berada dalam kabinet, sangatlah tidak etis. Sebaiknya NasDem menunjukkan sikap politik yang jelas. Lebih baik keluar dari kabinet, atau menegur Anies sebagai bukti masih mendukung/mengawal pemerintahan saat ini," kata Gilbert.
Hubungan PDIP dan NasDem makin memanas setelah partai besutan Surya Paloh itu mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada pilpres 2024.
Keputusan pencapresan NasDem ini berbeda dengan capres yang diusung PDIP maupun Presiden Jokowi, yakni Ganjar Pranowo.
Pada Januari lalu, pesan keras juga disampaikan elite PDIP kepada NasDem, yakni oleh Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi IV DPR Djarot Syaiful Hidayat.
Baca Juga: Singgung Pendamping Anies, NasDem Ungkap KPP Bakal Adakan Pertemuan
Djarot menyebutkan Presiden perlu mengevaluasi dua menteri Partai NasDem, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Bahkan, menurut dia, seharusnya keduanya mundur dari Kabinet Indonesia Maju. "
Itu lebih gentle. Sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi (Anies Baswedan)," ujar Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta.
Baca Juga: NasDem: Seharusnya Presiden Tidak Cawe-Cawe, Harus Netral!
Dalam mengevaluasi menterinya, ia melihatnya harus berbasis kinerja. Namun faktor pilihan politik terkait pilpres juga menentukan, apalagi Anies merupakan antitesis dari Presiden Jokowi.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
