Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah menyatakan keinginannya untuk ikut campur dalam politik saat ini, dan memutuskan untuk cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Menyadur JPNN pada Jumat (2/6/2023), Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan atau akrab disapa Syarief Hasan menyentil Presiden Jokowi yang mau cawe-cawe di Pilpres 2024.
Dia menyarankan Jokowi dalam menghadapi kontestasi pilpres seharusnya berada di semua calon presiden (capres) atau tidak condong kepada satu capres tertentu.
Baca Juga: Survei Y-Publica: Elektabilitas Anies Merosot, Akibat Cawe-cawe Jokowi?
"Beliau (Presiden Jokowi) ini kan bapak bangsa. Harapan kita, dia berada di atas semua capres. Apalagi, siapa pun dia, siapa pun yang terpilih dalam pilpres adalah pemimpin bangsa sama, seperti presiden yang sekarang," kata Syarief Hasan di sela-sela kunjungan kerja ke Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/6/2023).
Syarief Hasan juga menyampaikan seharusnya Presiden Jokowi tegas dan konsisten dengan pernyataannya. "Kalau tidak salah, sebulan yang lalu Presiden mengatakan tidak akan cawe-cawe. Tapi sekarang secara terbuka presiden menyatakan akan cawe-cawe," ujar politisi senior Partai Demokrat itu.
Mantan Menteri Koperasi dan UKM era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyebut cawe-cawe berkonotasi negatif.
Baca Juga: Jokowi Cawe-Cawe Pilres 2024, Kubu Anies Lantang: Presiden Panik Tuh!
"Kalau sekarang presiden mengatakan cawe-cawe dalam konotasi positif, itu hanyalah bahasa. Namun yang jelas cawe-cawe itu konotasinya negatif," terangnya. Namun demikian, Syarief mengatakan belum ada regulasi yang melarang presiden cawe-cawe, khususnya dalam urusan pencapresan.
"Kita tidak tahu apakah cawe-cawe itu melanggar atau tidak, tpi justru karena itulah kami mempertanyakan kenapa presiden mesti cawe-cawe. Menjadi pertanyaan juga apa yang perlu dikhawatirkan sehingga presiden harus cawe-cawe," kata Syarief Hasan lagi.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
