Suhu politik semakin memanas menjelang pemilu serentak 2024. Situasi tersebut diselimuti pengakuan Presiden Joko Widodo yang hingga saat ini akan terus ikut campur dalam urusan Pemilu 2024 sampai klaim mantan Wamenkumham Denny Indrayana bahwa MK akan memutuskan mengembalikan sistem pemilu proporsional tertutup.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie turut menyoroti kemungkinan perubahan sistem pemilu dengan coblos partai. Menurutnya, jika keputusan itu diambil MK sama halnya mengacaukan tahapan pemilu yang sudah berjalan. Terlebih, akan merugikan semua kontestan partai politik terutama bakal calon legislatif yang sudah mengamankan nomor urut idaman.
Baca Juga: Mardani Ali Sebut Pernyataan Jokowi Soal ‘Cawe-cawe’ di Pilpres Berbahaya
Selain merugikan para kontestan pemilu, lanjut dia, sistem proporsional tertutup juga akan menimbulkan maraknya transaksional dalam politik Indonesia demi melanggengkan hasrat menjadi anggota dewan. Hal ini berimbas pada makin merajalelanya korupsi.
"Kuncinya ada di parpol yang harus berani melawan. Pemilu tertutup akan merugikan peraih suara terbanyak. Sistem transaksional akan meluas dan Indonesia kembali ke zaman orde baru. Sisi buruknya, peran parpol akan lebih besar dan suara banyak bukan garansi menang," kata Jerry saat dihubungi di Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Lebih lanjut, Jerry menuturkan untuk menentukan arah demokrasi Indonesia tetap terjaga sudah sepatutnya Presiden Jokowi sebagai kepala negara turun tangan menuntaskan polemik sistem pemilihan pemilu.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
