Ketua Bappilu PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto, atau yang akrab dipanggil Bambang Pacul, menolak anggapan bahwa terdapat kontrak politik antara Ganjar Pranowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sehubungan dengan dukungan pencapresan bagi Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Pacul menyatakan bahwa penunjukan Ganjar sebagai calon presiden merupakan keputusan yang dibuat oleh Megawati. Pengusungan tersebut adalah bagian dari tugas yang diberikan kepada Ganjar.
Baca Juga: Pramono Anung Tegaskan Jokowi Tidak Endorse Capres
"Soal pilpres dan capres cawapres murni sesuai dengan putusan kongres kami ditangan bu ketum. Kalau kau mengatakan ada kontrak atau tidak ada kontrak, Ganjar itu kader PDIP, kok ada kontrak gimana kan kalimatnya ditugaskan," ungkap Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (30/5/2023).
Pacul menegaskan bahwa tidak ada kontrak antara Ganjar dan Megawati yang berkaitan dengan pencalonan presiden.
"Jadi ada kontrak kok kayak karyawan kerja aja. Enggak ada. Menurut saya enggak ada," kata Pacul.
Sebelumnya, isu kontrak politik ini sempat diutarakan Saur Hutabarat. Ia menduga bahwa Jokowi beralih perhatian dari Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto yang maju sebagai bakal calon presiden di Pemilu 2024 nanti.
Saur menilai bahwa pergeseran sikap politik Jokowi itu terjadi lantaran Ganjar Pranowo yang masih melekat sebagai petugas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Baca Juga: Pengamat Sebut Alasan Prabowo Belum Putuskan Cawapres karena Menunggu Sikap Golkar
"Yang beredar di publik adalah ketika Ganjar sebelum diumumkan sebagai calon presidennya PDIP, dia menandatangani kontrak politk," kata Saur Situmorang dilansir dari Editorial Malam Metro TV, Selasa (30/5/2023).
"Di dalam kontrak itu yang beredar bahwa penentuan portofolio kabinet jika Ganjar terpilih jadi presiden, harus mendapatkan persetujuan Megawati," lanjutnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
