Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto merespons tudingan pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang menyebut terdapat rekayasa politik dalam judicial review (JR) sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Terlebih, Denny diduga membocorkan bahwa MK akan menetapkan sistem pemilu proporsional tertutup.
Baca Juga: BPK Temukan Dana KJP dan KJMU yang Mengendap, Pemprov DKI Beri Klarifikasi Begini
"Jadi di dalam politik kita mengikuti aturan main, kami sangat menyesalkan pernyataan bapak Denny Indrayana tanpa menyebut sumber yang jelas, kemudian menciptakan suatu spekulasi politik bahkan menuduh terjadinya suatu skenario politik tertentu, yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).
"Jadi jangan di pengalaman pak Denny di pemerintahan sebelumnya, sepertinya kemudian terjadi di dalam pemerintahan saat ini," sambungnya.
Menurut Hasto, PDIP dalam dua kali Pemilu meraih suara yang sangat realistis. Ia mengklaim, raihan suara itu merupakan hasil kerja gotong royong kader PDIP.
"Tidak ada melalui suara rekayasa kekuasaan, sehingga ada partai yang naik 300 persen. Kami bekerja secara organik mendapat dukungan rakyat," tegas Hasto.
Oleh karena itu, Hasto mempertanyakan darimana Denny Indrayana mendapat informasi tersebut. Sebab, pernyataan Denny Indrayana menimbulkan kegaduhan di tengah publik.
Baca Juga: Elektabilitas Ganjar Bisa Moncer Jika Menghindar dari Blunder Politik
"Sehingga beliau harus mempertanggungjawabkan, siapa sumber yang disebutkan, yang telah menyebabkan suatu spekulasi politik yang tidak perlu," ucap Hasto.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
