Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyebut pembiayaan politik di Indonesia harus dipikirkan bersama sebagai upaya mencegah aksi korupsi, setelah kandidat terpilih dalam sebuah kontestasi.
Fahri mengatakan itu saat menjadi pembicara dalam program acara Your Money Your Vote bertajuk Uang Haram di Pusaran Pemilu 2024, Sabtu (27/5/2023).
Baca Juga: Elektabilitas Ganjar Disalip Prabowo, PDIP Tetap Santai
Mulanya, mantan Wakil Ketua DPR RI itu menyebut ongkos seseorang bisa terpilih menjadi legislator DPR RI mencapai Rp 11,6 miliar.
"Biaya seseorang mendapat kursi di DPR RI saja, butuh dana keseluruhan sebesar Rp11,6 miliar," ungkap Fahri dalam keterangan pers DPN Gelora, Minggu (28/5).
Dia mengatakan ongkos besar untuk seseorang agar terpilih dalam pesta demokrasi menjadi lazim karena dana digunakan untuk keperluan logistik.
Dari situ, Fahri merasa tidak heran apabila belakangan anggota DPR RI yang terpilih berasal dari orang dengan kekuatan finansial.
"Tentu ada orang-orang kaya yang merem saja dia (memang, red). Enggak perlu ke daerah pemilihannya, dia (orang kaya, red) cuma kirim truk logistik, dia kirim uang, dia kirim segala macam," kata dia.
Fahri, bahkan menyebut ongkos seseorang berkontestasi sebagai calon presiden (capres) sudah gila-gilaan, karena dibutuhkan dana sedikitnya Rp5 triliun.
Sebagai contoh, dia mengungkapkan ongkos yang diperlukan dalam pemilihan gubernur (pilgub) mencapai puluhan hingga ratusan miliar dan tergantung besar kecil provinsi.
Menurut Fahri, uang besar dalam pemilihan presiden atau gubernur biasanya bukan berasal dari uang pribadi, melainkan dikumpulkan dari donatur.
Baca Juga: Nilai Keunggulan Duet Prabowo-Airlangga, Nusron Wahid: Sama-sama Tidak Mewakili Politik Aliran
Ujungnya, kata dia, donatur bakal memiliki kekuatan ketika pemerintahan berencana membuat kebijakan tertentu.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
