Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai, kutipan data BPS yang disampaikan Anies Baswedan tidak ada yang salah. Dia menegaskan, data yang terjadi dari BPS memang seperti itu adanya.
Kamhar mengaku heran jika Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga, Hedy Rahadian, panik dan kebakaran jenggot setelah data dipresentasikan ke publik. Ia merasa, sikap panik itu justru patut dipertanyakan.
Baca Juga: Guntur Romli Sebut Anies Baswedan Dunggu, Ini Dua Alasannya
Apalagi mengingat penyajian data di BPS sudah seperti itu sejak dulu. Terlepas dari motif pihak-pihak yang menjadikan ini polemik, menurutnya, data BPS terang-terangan menyatakan prioritas dan keberpihakan pemerintah.
Ia menilai, kebijakan pemerintahan SBY, termasuk dalam infrastruktur pembangunan yang memiliki jiwa dan jiwa pro rakyat. Sedangkan, pemerintahan Jokowi terbaca lebih berorientasi pada proyek dan tidak pro rakyat. "Justru, merekalah yang seharusnya minta maaf kepada rakyat," kata Kamhar, Ahad (28/5).
Hal ini menanggapi tindakan politisi PDIP, Gilbert Simanjuntak, yang meminta Anies Baswedan meminta maaf karena mengutip data BPS. Kamhar merasa, permintaan politis PDIP itu merupakan satu kesalahan.
Belum lagi, presiden dijadikan petugas partai, bukan petugas rakyat agar jadi negarawan yang menjadikan kepentingan rakyat sebagai yang utama dan diutamakan. Bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu saja.
Maka, dia merasa, PDIP harus minta maaf kepada rakyat karena sejak awal kader didorong dan didorong dengan dimodifikasi dan tipu muslihat . Menjadi pandai mengumbar janji, namun tidak mampu menunaikannya.
Ia menilai, model kepemimpinan Jokowi mengabaikan diskursus ruang publik yang lahirkan IKN, UU Ciptaker dan lainnya. Termasuk, kemerosotan sistem ketatanegaraan, demokrasi, marak korupsi, hukum yang cuma tajam ke lawan.
"Mobil ghaib esemka apa kabar, janji ekonomi meroket, ternyata utang yang meroket. Korupsi bantuan sosial untuk wong cilik di kala pandemi menjadi kejahatan kemanusiaan terbesar sepanjang republik berdiri," ujar Kamhar.
Baca Juga: Anies Baswedan Yakin Raih Kemenangan di Jateng, PDIP: Coba Pelajari Dulu Sejarahnya
Kamhar ikut menantang PDIP yang menyebut diri partai wong cilik, malah mengambil jatah wong cilik. Ia mengingatkan, masih banyak sekali catatan kelam dua periode Jokowi yang menunggu giliran untuk terkuak.
"Tak selamanya bisa disembunyikan. Jadi, mereka seharusnya minta maaf kepada rakyat," kata Kamhar.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
