Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk tak menyuarakan isu korupsi Base Transceiver Station (BTS) tanpa menggerakan proses hukumnya.
Hal ini ia sampaikan untuk merespon isu yang dilontarkan oleh Mahfud MD pertama kali, yakni aliran dana korupsi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo ke tiga partai politik.
"Hukum harus tetap menjadi hukum, dia tidak boleh menjadi kendaraan ataupun alat politik atau alat kekuasaan. Ini yang kita harapkan Kejaksaan Agung bisa melakukan seperti itu," ujar Taufik di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Adanya Aliran Dana Korupsi BTS ke Tiga Partai, NasDem Beri Teguran
Kejaksaan Agung (Kejagung) pun juga harus berbasis fakta, data, dan hukum. Jangan kemudian lembaga tersebut turut membangun narasi, tetapi tidak ada tindak lanjutnya.
Hal tersebut ditekankannya dalam proses pengusutan kasus korupsi pembangunan BTS tersebut. Sebab dalam beberapa waktu terakhir, banyak gosip dan isu liar di media sosial yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
