Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti keberadaan buzzer bayaran di media sosial. Menurutnya, buzzer bayaran tidak selalu pro-pemerintah, tapi ada juga yang pro-kelompok oposisi atau antipemerintah.
Mahfud menjelaskan, selama ini muncul anggapan bahwa buzzer bayaran atau buzzer Rp selalu pro-pemerintah. Bahkan, setiap ada orang yang mendukung pemerintah di media sosial langsung dicap sebagai buzzer bayaran.
"Tapi, sebenarnya buzzer bayaran itu banyak juga yang anti-pemerintah," kata Mahfud ketika menjadi pembicara dalam seminar nasional terkait pemilu dan media, yang digelar Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Mahfud menyebut, buzzer bayaran antipemerintah itu diorganisasi untuk membuat konten tanpa fakta. Kelompok ini juga membuat konten dengan membelokkan fakta sebenarnya demi menyerang pemerintah.
Salah satu contohnya kelompok Muslim Cyber Army (MCA) yang orang-orang penggeraknya sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman.
Karena itu, Mahfud menegaskan, buzzer bayaran ada di kedua sisi, baik pemerintah maupun oposisi. Hal itu terjadi karena buzzer bayaran beroperasi bergantung pada siapa yang bayar.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
