Menu


Sering Cawe-cawe Urusan Pilpres, Jokowi Berpotensi Rusak Demokrasi

Sering Cawe-cawe Urusan Pilpres, Jokowi Berpotensi Rusak Demokrasi

Kredit Foto: Instagram/Prabowo Subianto

Konten Jatim, Jakarta -

Direktur Eksekutif Oversight of The Indonesian Democratic Policy Satyo P mengkritik manuver Presiden Joko Widodo yang kerap cawe-cawe mencampuri urusan Pemilu 2024.

Tanda keterlibatan Jokowi yang dinilai semakin aktif cawe-cawe menentukan capres-cawapres di Pilpres semakin terlihat.

Baca Juga: Loyalis Jokowi ‘Gadungan’ Duet Sama Relawan Prabowo Demi Cari Untung?

Menurutnya, hal itu merupakan salah satu ancaman nyata bagi demokrasi di Indonesia.

"Sepatutnya Presiden tidak melakukan itu karena dapat membahayakan kehidupan bangsa. Mestinya Jokowi hanya perlu memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai schedule dan bebas intervensi dari siapapun demi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil," ujarnya.

Satyo mengatakan jika seorang presiden tidak netral dampaknya bisa merusak pemilu karena memiliki kekuatan yang besar.

"Sebab jika seorang Presiden tidak fair dan netral dampaknya akan sangat merusak kompetisi pemilu, karena seorang Presiden RI memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar sehingga berpotensi mempengaruhi hasil pemilu," lanjutnya.

Ia mengatakan ada serangkaian kejadian yang menjadi tanda bahwa Jokowi berupaya mengatur dan menentukan konfigurasi koalisi.

Lebih lanjut, Satyo mengatakan bahwa Jokowi bukan tidak mungkin berupauya menjadikan politik dinasti untuk garansi sebagai faktor keamanan setelah pensiun menjadi Presiden.

Baca Juga: Rumah Politik Indonesia: Anies Jangan Sebar Kebohongan Seperti Disakiti oleh Jokowi

"Misalkan akan menjadikan anaknya menjadi cawapres dari salah satu pasangan capres hasil endorsement oleh Jokowi, terlepas situasi tersebut timbul akibat adanya salah satu capres yang sudah "birahi" dan akhirnya menarik Jokowi agar "cawe-cawe " dalam pusaran power of game pencapresan 2024," jelasnya.

"Semoga sinisme itu tidak terbukti. Sebab jika itu terjadi maka demokrasi prosedural yang mengatur sirkulasi kekuasaan akan mengalami set back dan longsor ke titik nadir setelah 25 tahun pasca gerakan reformasi 98, yang pada akhirnya menyuburkan oligarki neo orba yang berkelindan dengan wajah militeristik," tandasnya.

Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan Suara.com.