Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menegaskan tidak logis apabila Proklamator RI Soekarno dianggap bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Hal itu disampaikan Megawati saat memberi sambutan dalam acara peluncuran 58 buku dalam rangka Hari Jadi Ke-58 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Sabtu.
Baca Juga: Pengamat: Jokowi Tak Akan Endorse Ganjar Pranowo Lagi
Mulanya Megawati mengomentari Tap MPR Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menyebut Soekarno melindungi tokoh-tokoh Gerakan 30 September (G30S) PKI. Peraturan itu telah dicabut oleh Tap MPR Nomor I/MPR/2003.
Megawati menjelaskan bahwa Soekarno sempat dinobatkan sebagai presiden seumur hidup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada tahun 1963.
"Kalau dengan TAP MPR itu dianggapnya bapak saya itu ada indikasi kerja sama dengan PKI, pusing saya. Dia presiden seumur hidup," kata Megawati.
Baca Juga: SBY dan Surya Paloh Batal Hadir di HUT Ke-21 PKS
Menurut Megawati, tak logis mengaitkan Soekarno dengan PKI. Pasalnya, Gerakan 30 September 1965 yang didalangi PKI bertujuan mengambil alih kekuasaan. Sementara itu saat G-30-S/PKI berlangsung kekuasaan dipegang oleh Soekarno.
"Dia presiden seumur hidup dibilang mau melakukan tindakan (makar), padahal PKI 'kan mau mengambil kekuasaan. Logis apa tidak? Menurut saya tidak," ujarnya.
Selain itu, lanjut Megawati, dengan diangkatnya Bung Karno sebagai pahlawan nasional, tuduhan bahwa Bung Karno pernah berkhianat kepada bangsa dan negaranya gugur secara hukum.
Merujuk Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, seorang tokoh nasional dapat memperoleh gelar pahlawan.
Baca Juga: Tolak Konser Coldplay, Ketua MUI Minta Sandiaga Tak Hanya Pikirkan Uang
Syaratnya, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, dan setia, dan tidak pernah mengkhianati bangsa.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
