Ada banyak calon pengganti Johnny G. Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Salah satu yang mencuat adalah Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo.
Baca Juga: Jokowi Lantik Mahfud sebagai Plt Menkominfo Gantikan Plate
Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPP Partai Perindo, Heri Budianto menegaskan Hary Tanoesoedibjo telah menyatakan kesiapannya jika Presiden Jokowi menunjuknya sebagai Menkominfo.
"Kita tunggu saja. Kami siap jika dipercaya. Perindo selalu mendukung keputusan presiden soal itu," ujarnya.
Meski demikian, Perindo menyerahkan keputusan tersebut kepada presiden sebagai pemegang hak prerogatif kepala negara.
"Biar presiden yang menentukan," ujarnya.
Seperti diketahui, Hary Tanoe sudah dua kali dipanggil Jokowi ke Istana Negara. Pertama pada Senin 15 Mei dan Rabu 17 Mei kemarin.
Baca Juga: PA 212 Tolak Kedatangan Coldplay, Mahfud MD: Kita Siapkan Aparat, Ndak Usah Takut
Terkait menguatnya nama Hary Tanoe sebagai pengganti Johnny G Plate, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengaku tidak mengetahuinya.
Ia menyebut, Jokowi sedang mempersiapkan pengganti Plate. Ngabalin yakin dalam waktu dekat diumumkan siapa yang menggantikan Sekjen Nasdem itu.
Namun, dia belum mengetahui pasti kapan dilakukan reshuffle.
"Biarlah kita lihat proses ini berjalan," ucapnya.
Yang jelas, kata Ngabalin, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menanyakan kejelasan kasus yang menjerat Plate.
Sudah bisa dipastikan bahwa kasus tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Plate selama menjabat Menkominfo.
"Kasus ini bukan pertama terjadi atau bukan untuk sepekan dua pekan lalu. Kasus ini sudah berjalan cukup lama," katanya kemarin (17/5).
Menurut dia, Kejaksaan Agung tidak mungkin sembrono dalam menetapkan seseorang jadi tersangka. Untuk kasus Johnny Plate, yang bersangkutan sudah dipanggil beberapa kali sejak awal Februari.
Ngabalin menegaskan bahwa Jokowi tidak akan mengintervensi kasus tersebut. "Saya ingin menyampaikan dan menegaskan bahwa jangan pernah ada orang yang mengait-ngaitkan masalah penahanan dengan kasus politik dan menjelang pemilu," tegas Ngabalin.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
