Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan partainya menerima penetapan pelaksana tugas (Plt) maupun reshuffle posisi menteri komunikasi dan informatika usai telah ditetapkan tersangka Johnny Gerard Plate.
Paloh menyebut, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca Juga: Pengamat Anggap Pernyataan Jokowi di Musra Mengacu pada Ganjar
"Tadi bagaimana dengan Plt Bung Johnny Gerard Plate, di-reshuffle-nya? kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden dan kita tidak pernah bergoyah," ujar Paloh dalam konferensi persnya di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta, Rabu (17/5/2023).
Karena itu, Partai Nasdem tidak akan ikut campur terkait penentuan pengganti Johnny Plate apabila tidak diminta oleh Presiden Jokowi.
Baca Juga: Pengamat: Jokowi Fokus Pada Pemilu 2024 Bukan Gegara Sibuk Cari ‘Penerus’
"Artinya untuk mengatakan apa yang telah kita utarakan agar konsistensi itu paling tidak itu sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai dan sejumlah kekurangan-kekurangan yang ada," ujarnya.
Dia melanjutkan, termasuk juga Partai Nasdem tidak akan mengajukan nama pengganti untuk mengisi jabatan Menkominfo.
Paloh juga menilai bukan kewenangan Nasdem untuk memastikan apakah pengganti Johnny Plate nantinya masih menjadi porsi Partai Nasdem atau tidak.
Baca Juga: Dijadikan Tersangka Kasus Korupsi oleh Kejagung, Johnny G Plate Terlihat Bungkam
"Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden, bagaimana kita mengajukan. Salah-salah presiden nggak suka, nggak ada yang lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden," katanya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
