Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto meminta mereka yang berkuasa di masa depan untuk berkompromi. Menurutnya, inilah kunci pembangunan negara maju.
Hal itu disampaikan Prabowo saat menerima kunjungan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) yang dipimpin oleh Wilianto Tanta di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Jakarta Pusat, Senin (15/5).
Baca Juga: Kisahkan Prabowo di Masa Orba, Fahri Hamzah: Tidak Murni Bagian dari Kekuasaan
Pertemuan ke Kemhan itu digelar setelah Hary Tanoe dan PSMTI bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden pada pagi harinya.
Dalam pertemuan itu Prabowo dan Hary Tanoe serta PSMTI berdiskusi mengenai bagaimana menghasilkan kebijakan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh rakyat.
Prabowo mengajak semua pihak untuk dapat menjaga kerukunan dan stabilitas negara agar pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada seluruh elemen masyarakat. Termasuk mengajak siapapun yang berkuasa untuk berkompromi.
“Siapapun yang berkuasa mari kita berkompromi. Jangan zero sum game. Kita bisa hidup dengan baik, tenang, dan rukun. Saya kira itu kuncinya. Ini juga hasil dari kajian-kajian strategis. Semua negara yang bisa take-off adalah karena kekompakan,” ujar Prabowo.
Ia pun memberikan contoh pengambilan kebijakan untuk persoalan kemacetan.
Baca Juga: Di Hadapan Prabowo, Jokowi Minta Menteri yang Mau Nyapres untuk Cuti
“Kalau kita umpamanya di Jakarta macet, lalu mengeluh dan kita hanya marah-marah. Itu tidak menyelesaikan apapun. Kalau kita tidak mau macet berarti kita harus punya pemerintah daerah dan didukung pemerintah pusat yang bisa menganjurkan, melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah macet,” terang Prabowo.
Menurutnya, baik pemerintah daerah atau pusat perlu bersinergi untuk bisa mengeluarkan kebijakan yang dapat menjadi solusi dalam mengurangi permasalahan di masyarakat.
“Tidak bisa kita hanya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Artinya apa? Contoh ada MRT, Transjakarta, ganjil-genap. Jadi ada kebijakan itu. Siapa yang mengambil kebijakan adalah mereka yang diberi mandat politik dari rakyat,” jelas Prabowo.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
