Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengandalkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan berbagai tugas. Kali ini, Jokowi meminta Luhut untuk tangani masalah tanah dan investasi di IKN.
Luhut pun diminta menjadi ketua satuan tugas khusus untuk realisasi investasi di IKN Nusantara. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (15/05/2023).
Bambang mengatakan, pemerintah membentuk satuan tugas khusus atau tim task force untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang pertanahan. Sebelum ditawarkan kepada investor, semua status tanah harus diselesaikan masalahnya.
Baca Juga: Surya Paloh Akui Hubungannya di Titik Terendah, Jokowi: Saya Ngerasa Biasa Saja
"Dibentuk satuan tugas khusus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pertanahan. Kita ingin bidang pertanahan ini segala sesuatunya clean and clear. Pemerintah akan menawarkan kepada investor berupa tanah-tanah yang sudah matang dan diketahui harganya," ungkap Bambang.
"Setelah semua status tanah yang akan ditawarkan bersifat clean dan clear, para investor dapat langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, geologi, akses dan lain sebagainya dalam rencana bisnis. Jadi ketika akan berdialog dengan kami, akan berdiskusi tentang harga yang paling baik tentu akan dilandasi data-data," imbuhnya.
Beberapa proyek yang sudah siap dilaksanakan, ungkap Bambang Susantono, segera diumumkan ke publik. Proyek yang siap antara lain fasilitas rumah sakit internasional dan fasilitas pendidikan.
Baca Juga: Jadi Sinyal Keretakan, Hubungan Jokowi dan PDIP Terlihat Renggang dari Dua Anaknya
Bambang juga mengungkapkan saat ini sudah ada 209 surat pernyataan minat alias letter of interest yang masuk di Otorita IKN per Senin (15/5). Dari jumlah tersebut, 36 di antaranya merupakan penandatangan perjanjian kerahasiaan atau non disclosure agreement (NDA).
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
