Partai Demokrat menyatakan tidak perlu presiden atau menteri di kabinet titip-menitip nama capres-cawapres untuk Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melalui keterangan tertulisnya, Kamis (11/5/2023).
Baca Juga: Denny Suryo Prabowo Klaim Sandiaga Masih Sering Berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo
"Masih banyak rakyat yang tenggelam dalam kemiskinan, karena sulit mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup akibat harga sembako terus melonjak. Pemerintah fokus saja dengan kerja-kerja utamanya mengurus rakyat yang sedang kesusahan," lanjutnya.
Politikus asal Pontianak, Kalimantan Barat itu menyebutkan jika berharap ada keberlanjutan pembangunan, silahkan pemerintah merancang cetak biru pembangunan.
Baca Juga: Denny Suryo Prabowo Klaim Sandiaga Masih Sering Berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo
"Baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang seperti di era Pak SBY. Menyiapkan fondasi pembangunan buat era selanjutnya. Bukan malah sibuk dorong koalisi A atau koalisi B, dorong capres A atau B, cawapres C atau D," tegasnya.
Selanjutnya kata Herzaky, pemerintah harus memastikan Pileg dan Pilpres 2024 berjalan dengan demokratis, jujur, adil, tanpa intervensi, tanpa intimidasi, dan tanpa kecurangan.
"Bukan malah sejak awal mau geser-geser pemilu, perpanjang masa jabatan, dan sekarang sibuk mau atur-atur siapa calon pemimpin selanjutnya," tuturnya.
Baca Juga: OSO Jamin Semua Bacaleg Hanura Berkualitas
Jika demikian, menurutnya, wajar demokrasi Indonesia makin menurun kualitasnya di era Presiden Jokowi.
"Karena pemimpin-pemimpinnya di kabinet tidak bisa membedakan, mana praktik-praktik demokrasi dan mana praktik-praktik monarki atau kerajaan," jelasnya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
