Ketua DPP Partai Ummat Hilmi Rahman bahwa demokrasi adalah bagian dari kita, masyarakat Indonesia. Perbedaan pendapat soal benar atau tidaknya keberpihakan pemimpin wajar.
Meski demikian, Hilmi mengingatkan bahwa presiden adalah presidennya para calon presiden (capres). Ada masalah terkait etis ketika secara terbuka mendukung suatu capres dengan memposisikan diri sebagai seorang presiden.
Baca Juga: Ada Legacy Besar, Rommy PPP Sebut Wajar jika Jokowi Miliki Keberpihakan Capres
"Kita bicara tentang demokrasi, keberpihakan, silakan. Tapi ingat, presiden adalah presidennya para capres," kata Hilmi Rahman, mengutip video yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Rabu (10/5/2023).
Karena presiden adalah presidennya para capres, Hilmi heran mengapa harus ada pihak yang diendorse, ada yang tidak. Ada capres yang diberi jalan mulus, tapi ada juga yang tidak diberi jalan mulus.
Meski memang keberpihakan penting, tapi seharusnya presiden juga harus berpikir bahwa ia harus memberi kesempatan kepada orang selanjutnya untuk mengambil alih pemerintahan.
"Demokrasi adalah sirkulasi elite. Jangan dia berpikir hari ini berakhir kekuasaannya, masih ingin berpikir siapa penggantinya. Tugas presiden, akhir kekuasaan ini memberikan kesempatan kepada yang lain," jelas Hilmi.
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy sebelumnya juga berbicara soal netralitas seorang pemimpin. Menurutnya jika ingin berbicara soal netralitas pemimpin, bisa dilihat contoh baik di dalam maupun di luar Indonesia yang mana sama-sama negara demokrasi.
Rommy menyebut bahwa pada 2016, Barack Obama secara terbuka mendukung Hillary Clinton. Bahkan Obama juga berkampanye untuk pencapresan Hillary.
"Obama secara terbuka di panggung kepresidenan Amerika Serikat menyatakan dukungannya terhadap Hillary, beliau kampanye untuk Hillary," pungkas Rommy.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
