Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy (Rommy) menyebut bahwa wajar jika seorang presiden memiliki preferensi calon presiden (capres) untuk mempertahankan legacy-nya. Hal tersebut ia sampaikan sebagai response pertanyaan netralitas seorang pemimpin.
Legacy atau peninggalan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukuplah besar dan banyak. Sebut saja seperti pembangunan jalan tol, waduk, IKN dan lainnya.
Baca Juga: Gerindra Nyatakan Jokowi Tidak Memaksa Parpol untuk Mendeklarasikan Capres Tertentu
Namun pembangunan tersebut tidak selesai begitu saja. Harus ada pemimpin yang mampu dan mau meneruskan pembangunan itu.
"Kita tahu persis itu dibutuhkan pengejawantahan dari capres yang akan jadi presiden yang tahu persis permasalahan yang melatari sehingga timbul megamonumen itu dan kemudian mengapa dilanjutkan dan risiko-risiko apa yang timbul," kata Rommy, mengutip video yang diunggah di kanal YouTube tvOneNews, Rabu (10/5/2023).
Menurut Rommy, wajar jika seorang presiden memilih keberpihakan bahkan menurutnya harus berpihak. Salah satu contoh keberpihakan pemimpin menurut Rommy adalah pada 2019, Jusuf Kalla menjadi penasehat tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin. Padahal waktu itu JK masih menjabat sebagai Wakil Presiden RI.
"Jadi itu hal yang biasa, wong Jokowi boleh nyalon lagi dan berpihak, masa sekarang bergitu berakhir tidak boleh,"
Sebelumnya Rommy mengungkap bahwa jika ingin berbicara soal netralitas pemimpin, bisa dilihat contoh baik di dalam maupun di luar Indonesia yang mana sama-sama negara demokrasi.
Rommy menyebut bahwa pada 2016, Barack Obama secara terbuka mendukung Hillary Clinton. Bahkan Obama juga berkampanye untuk pencapresan Hillary.
"Obama secara terbuka di panggung kepresidenan Amerika Serikat menyatakan dukungannya terhadap Hillary, beliau kampanye untuk Hillary," pungkas Rommy.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
