Wakil Pimpinan PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, jabatan Presiden adalah jabatan publik dan politik. Maka ketika Presiden Joko Widodo berbicara tentang politik terkait Pilpres 2024, itu perlu.
"Jabatan presiden itu jabatan politik dan jabatan publik. Jika bicara soal politik atau ikut ke dalam proses politik, (maka itu) adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, sebagai keniscayaan atau take it for granted," kata Viva Yoga dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Baca Juga: Gerindra Nyatakan Jokowi Tidak Memaksa Parpol untuk Mendeklarasikan Capres Tertentu
Dia menilai sikap dan tindakan Jokowi terkait Pilpres 2024 pun masih dalam koridor yuridis dan etis. Selain itu, lanjutnya, tidak ada pelanggaran hukum dan undang-undang jika Jokowi sering bertemu, berdiskusi, atau bertukar pikiran dengan pimpinan partai koalisi pemerintah.
Bahkan, menurut juru bicara Partai Amanat Nasional (PAN) itu, hal tersebut harus dilakukan agar pemerintahan berjalan baik dan kuat untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan baik.
"Kalau diundang oleh partai koalisi pemerintah, lalu berdiskusi soal masa depan bangsa, mendengarkan aspirasi, masak enggak boleh sih?" ucapnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
