Yamitema Laoly menjadi sorotan akhir-akhir ini karena diduga monopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan (lapas). Tuduhan tersebut membuka kembali rekam jejak hitam putra Menteri Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly ini dalam lingkaran kasus korupsi.
Sebelum ramai tentang dugaan monopoli bisnis lapas, Yamitema pernah terseret kasus dugaan suap Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin pada 2019. Kala itu, pria yang kerap disapa Tema ini berstatus sebagai saksi kasus korupsi.
Baca Juga: Buntut Dugaan Monopoli Bisnis di Lapas, Anak Menkumham Yasonna Laoly Dilaporkan ke KPK
Tema berakhir diperiksa KPK dan dicecar segudang pertanyaan terkait keterlibatannya dalam proyek-proyek Dinas PUPR Medan yang diduga dikerjakan oleh perusahaan miliknya.
Meski demikian, Tema tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan lolos dari jeratan rompi oranye KPK. Diketahui, bahwa perusahaan milik Tema tersebut yakni PT Kani Jaya, sebuah perusahaan konstruksi yang beroperasi di Medan, Sumatera Utara.
Adapun PT Kani Jaya memiliki sejumlah rekam jejak yang kelam, lantaran diduga terlibat dalam proyek megakorupsi yang melibatkan instansi negara, yakni salah satunya adalah kasus Proyek Pembangunan Drainase-Pembetonan Drainase di Jalan Setia Budi dan Jalan Dr. Mansyur-Titi Bobrok Kecamatan M. Sunggal.
Selain itu, PT Kani Jaya juga terlibat dalam proyek peningkatan struktur jalan provinsi jurusan Tanjung Pura-Tanjung Selamat di Kabupaten Langkat yang juga terindikasi mengandung rasuah alias korupsi.
Monopoli Bisnis Lapas
Nama Yamitema Laoly kembali mencuat ke permukaan usai sosok aktor sekaligus eks residivis, Tio Pakusadewo, kala itu diwawancara oleh Uya Kuya.
Tio di depan Uya Kuya memberi bocoran bahwa ada anak menteri yang menjalankan monopoli bisnis lapas.
"Yang menggagas itu bekas napi trus ngegaet anaknya menteri," ujar Tio dalam video itu.
Meski emoh menyebut nama Tema secara gamblang, Tio memberikan petunjuk tersirat dan sontak publik langsung menduga bahwa sosok itu adalah Yamitema Laoly.
Kini, Tema resmi dilaporkan ke KPK pada Senin 8 Mei 2023 atas dugaan tersebut. Laporan tersebut datang dari kelompok yang mengatasnamakan Komrad Pancasila.
"Datang hari ini ke KPK untuk membuat aduan supaya bisa ditelusuri dugaan-dugaan tersebut apakah ada yang bisa berpotensi menjadi tindak pidana korupsi atau tidak," kata Koordinator Komrad Pancasila, Antony Yudha.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
