Ahli hukum tata negara, Refly Harun mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tak memperlihatkan preferensi politiknya jelang Pilpres 2024 mendatang.
Sebab jika demikian, menurut Refly, birokrasi akan mengikutinya. Dalam artian, birokrasi akan bergerak untuk memenangkan sosok calon presiden (capres) tertentu yang didukung oleh Presiden Jokowi.
Hal ini tentunya dikhawatirkan bakal menggunakan fasilitas negara serta dana publik untuk bisa memenangkan sosok capres jagoan Jokowi itu.
Baca Juga: Singgung Netralitas di Pilpres 2024, Refly Harun: Kok Bisa Jokowi Mendikte Presiden Berikutnya?
"Kalau seandainya Presiden Jokowi terlihat punya preferensi, maka nanti birokrasi itu akan mengikuti," kata Refly Harun dari kanal YouTube pribadinya, dikutip Konten Jatim pada Selasa (9/5/2023).
"Yaitu digerakkan secara automatically untuk memenangkan calon yang di-endorse oleh presiden menggunakan fasilitas publik, menggunakan dana publik," sambungnya.
Lebih lanjut, Refly juga menyoroti adanya penggunaan fasilitas BUMN untuk kampanye, seperti yang diduga dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
"Sekarang saja sudah terlihat kan bagaimana kemudian ada isu-isu fundraising di sekitar BUMN dan lain sebagainya, atau menggunakan fasilitas BUMN untuk kampanye politik seperti yang dilakukan oleh menteri BUMN Erick Thohir," ucap Refly.
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta untuk berdiskusi soal kondisi politik di Tanah Air.
Dirinya pun membantah tudingan bahwa langkah politiknya mengundang ketua umum partai koalisi tersebut merupakan sikap ikut campur dalam isu politik menjelang Pemilu 2024.
"Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi, kok cawe-cawe, diskusi. Saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta, seperti dikutip dari Suara.com, jaringan Konten Jatim.
Jokowi pun menegaskan bahwasanya urusan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik.
Baca Juga: Denny Indrayana ke Jokowi: Jadilah Wasit yang Netral, Sebab Itulah Amanat Konstitusi Kita
Namun, sebagai pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik, Jokowi merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi dengannya di Istana Merdeka.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
