Ahli hukum tata negara, Refly Harun mengkritik dan mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seolah seperti mendikte presiden berikutnya harus melanjutkan warisan atau legacy yang ditinggalkannya.
Hal ini menyusul adanya pertemuan antara Jokowi dengan enam ketua umum (ketum) partai politik (parpol) pendukung pemerintah di Istana Merdeka, belum lama ini.
"Yang juga saya kritik adalah, kok bisa Presiden Jokowi itu mendikte presiden berikutnya dengan legacy dia, dengan ingin mengatakan bahwa 'Hei yang menang harus ikut saya, lanjutkan program saya'," kata Refly Harun dari kanal YouTube pribadinya, dikutip Konten Jatim pada Selasa (9/5/2023).
Baca Juga: Tuding Jokowi Tabuh Genderang Perang, KSP Semprot Demokrat: Jangan Baperan Kalau Tak Diajak
Menurut Refly, Jokowi seharusnya tak boleh mendikte calon presiden (capres) berikutnya untuk melanjutkan legacy-nya, sebab hal ini bergantung pada baik atau buruk warisan yang ditinggalkannya itu.
"Ya nggak bisa begitu. Kalau programnya bagus iya (tak masalah untuk minta dilanjutkan). Kalau programnya tidak bagus?" tanya Refly.
Justru menurutnya, yang seharusnya dibangun adalah sistem politik yang sehat yang menghadirkan sosok presiden yang dibutuhkan masyarakat.
"Justru yang harus dibangun adalah sistem politik yang sehat sehingga presiden yang hadir itu presiden yang nggak ngawur," ucap Refly.
"Tidak apa-apa memulai dari awal. Jadi nanti yang baik dilanjutkan, yang tidak baik itu ngapain dilanjutkan, yang penting common sense," terangnya.
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta untuk berdiskusi soal kondisi politik di Tanah Air.
Dirinya pun membantah tudingan bahwa langkah politiknya mengundang ketua umum partai koalisi tersebut merupakan sikap ikut campur dalam isu politik menjelang Pemilu 2024.
"Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi, kok cawe-cawe, diskusi. Saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta, seperti dikutip dari Suara.com, jaringan Konten Jatim.
Jokowi pun menegaskan bahwasanya urusan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik.
Namun, sebagai pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik, Jokowi merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi dengannya di Istana Merdeka.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
