Partai Persatuan Pembangunan (PPP) enggan mengusulkan Menteri Parekraf, Sandiaga Uno, menjadi cawapres untuk Ganjar Pranowo sebelum resmi menjadi kader.
Sandiaga Uno diketahui telah mundur dari Partai Gerindra, namun sejauh ini belum memastikan pilihannya berlabuh ke PPP.
Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, menolak disebut lambannya Sandiaga Uno bergabung lantaran terbentur mahar politik. Dia justru menunggu Sandiaga Uno yang diketahui beberapa kali hadir dalam acara-acara resmi partai namun belum tegas bersikap.
"Semua bergantung Pak Sandi, mau gabung hari ini, besok atau lusa," kata Awiek, sapaan akrabnya, di Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Sekretaris Fraksi PPP itu juga menolak anggapan Sandiaga Uno belakangan ini menunjukkan ketertarikan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lantaran pernah berkolaborasi dalam Pemilu 2019 dan Pilgub DKI Jakarta 2017.
"Enggak ada kaitan dengan kode-kode ke PKS dan enggak ada kaitan dengan mahar-mahar politik," ujar Awiek yang juga Juru Bicara DPP PPP.
Dia mengingatkan, Rapimnas V PPP mengamanatkan mengusung kader sebagai cawapres. Dengan adanya sikap resmi partai mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres, maka PPP sekarang ini juga fokus mendorong kader untuk maju mendampingi Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Persoalannya, Sandiaga Uno hingga kini belum resmi bergabung ke PPP.
"Kalau Pak Sandi belum menjadi kader PPP, belum punya KTA (kartu tanda anggota) PPP, bagaimana kita bisa mengusulkan Pak Sandi? Itu saja sebenarnya," jelas Awiek.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan, sudah ada 10 nama yang masuk radar sebagai calon pendamping Ganjar Pranowo. Nama-nama itu bakal dibahas secara musyawarah dengan partai-partai pendukung. Sandiaga Uno disebut-sebut masuk dalam daftar itu.
Baca Juga: Pengamat Sebut PKS Beda Kepentingan dengan Sandiaga
Menurut Hasto, figur cawapres harus melengkapi capres yang diusung dan mampu memastikan kemenangan Pilpres 2024. Alasannya, untuk memenangi pemilu harus mendapatkan dukungan suara 50 persen plus satu.
"Karena kita tidak bisa memungkiri calon presiden dan wakil presiden memerlukan dukungan 50 persen plus satu," ujarnya.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
