Menu


Tuding Jokowi Tabuh Genderang Perang, KSP Semprot Demokrat: Jangan Baperan Kalau Tak Diajak

Tuding Jokowi Tabuh Genderang Perang, KSP Semprot Demokrat: Jangan Baperan Kalau Tak Diajak

Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Konten Jatim, Jakarta -

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman yang menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) cawe-cawe urusan Pilpres 2024.

Irfan mengatakan pernyataan Benny K Harman tersebut hanyalah tuduhan belaka.

Ia memandang Benny hanya berimajinasi belaka. Sebab fakta dan bukti dari tuduhan Jokowi cawe-cawe itu tidak ada.

Baca Juga: Demokrat Khawatir Jokowi Tak Netral di Pilpres 2024, KSP Ngabalin Beri Tanggapan

"Sebenarnya enggak perlu direspons, apa yang disampaikan itu enggak ada yang benar gitu. Itukan sebuah imajinasi atau sebuah tuduhan yang buktinya, faktanya memang tidak ada sama sekali," kata Irfan kepada wartawan, Selasa (9/5/2023).

Irfan menegaskan tidak ada campur tangan Jokowi perihal Pilpres. Adapun pertemuan dengan para ketua umum partai politik di Istana berbicara seputar masalah kebangsaan.

"Siapa cawe-cawe, nggak ada cawe-cawe pertemuan itu pertemuan membicarakan pemerintahan. Memberitakan kenegaraan membicarakan kebangsaan dan kelanjutannya gimana, minta pendapat saran dari partai politik koalisi. Mungkin Pak Benny merasa seperti itu karena merasa enggak diajak karena bukan partai koalisi, jadi ya jangan juga baperan lah kalau enggak diajak," tuturnya.

Irfan sekaligus merespons anggapan Jokowi yang tidak netaral dala urusan Pilpres. Terlebih usai mengumpulkan enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka, pekan kemarin.

"Nggak netralnya gimana, posisi beliau kan sebagai posisi presiden walaupun presiden itu kan jabatan politik. Jabatan politik karena dipilih oleh parpol itu konstitusi kan. Nggak netralnya gimana?" kata Irfan.

Menjawab simpang siur soal apa yang menjadi bahasan presiden bersama para ketum partai, Irfan meluruskan. Ia berujar pembahasan di Istana tersebut terkait progres Indonesia ke depan. Mulai dari bonus demografi hingga kesempatan Indonesia menjadi negara maju.

Baca Juga: Demokrat Bersikeras Tolak Sandiaga Uno Jadi Cawapres Anies Baswedan, Ini Alasannya

"Nah, kenapa diundang partai koalisi ya karena politik itulah yang akan memberikan arah ke depannya, yang memilih ke depannya terhadap siapa presidennya, siapa leadership, siapa presidennya. Begitu, jadi sesuai dengan konstitusi, parpol yang memberikan dukungan dan gabungan parpol untuk mencalonkan," imbuhnya.

Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan

Tampilkan Semua Halaman

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Konten Jatim dengan Suara.com.