Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih dalam koridor etis. Hal ini menyusul banyaknya tudingan bahwa RI 1 itu ikut campur dalam urusan Pilpres 2024 lantaran mengundang enam ketua umum (ketum) partai politik (parpol) pendukung pemerintah di Istana Merdeka.
Viva menyebut, tidak ada pelanggaran hukum dan undang-undang ketika Jokowi mengadakan pertemuan tersebut.
Pertemuan tersebut, tutur Viva, adalah dalam rangka tukar pikiran dan diskusi dengan pimpinan partai koalisi pemerintah. Bahkan, hal tersebut harus dilakukan agar jalannya pemerintahan bisa baik dan kuat.
Baca Juga: Denny Siregar Beber Alasan Surya Paloh Nekat 'Battle' Sama Jokowi
"Jabatan presiden itu jabatan politik dan jabatan publik. Jika bicara soal politik atau ikut ke dalam proses politik, adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari sebagai keniscayaan atau taken for granted," ujar Viva lewat keterangannya, Selasa (9/5/2023).
"Kalau diundang oleh partai koalisi pemerintah, lalu berdiskusi soal masa depan bangsa, mendengarkan aspirasi, masa enggak boleh sih," kata dia menambahkan.
Di samping itu, Jokowi tidak pernah melarang siapa pun untuk maju berkontestasi di Pilpres 2024. Namun, sering kali Jokowi menjadi korban dari playing victim, yang membangun narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan terhadap figur dan partai politik tertentu.
Ia juga mempertanyakan, apa masalahnya jika Jokowi condong ke figur tertentu. Sosok yang menurutnya dapat melanjutkan pembangunan dan melakukan perubahan Indonesia pada periode 2024-2029.
"Kan hal itu dijamin oleh UU selama presiden tidak melakukan abuse of power atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara dan kekuasaan," ujar Viva.
Menurut dia, Presiden memberikan ruang yang luas dan bebas kepada siapa pun untuk maju. Justru ia menduga, ada pihak yang khawatir dengan masih tingginya kepuasan publik terhadap Jokowi jelang berakhirnya masa kepemimpinannya.
"Presiden Jokowi tidak boleh netral di Pemilu 2024, harus juga aktif memonitor agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan Luber, Jurdil, berkualitas dan berintegritas, aman dan damai," ujar Viva.
Baca Juga: Jokowi Diserang Demokrat, PPP: Soal Netral atau Tidak, Itu Pilihan
"Presiden mesti bertanggung jawab agar pemilu sebagai jalan demokrasi yang konstitusional akan membawa kemajuan dan kebaikan bagi bangsa dan negara," katanya.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
