Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy, alias Rommy, mengatakan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi wajib terlibat dalam pencapresan terutama di Pilpres 2024. Menurutnya, presiden merupakan pejabat politik, sehingga netral dalam pemilu merupakan sebuah pilihan.
Hal itu disampaikan Rommy menanggapi adanya kritikan terhadap Jokowi yang dianggap terlalu jauh terlibat dalam Pemilu 2024 dengan mengumpulkan enam parpol di Istana beberapa waktu lalu.
Baca Juga: PAN Sebut Jokowi tak Boleh Netral di Pemilu 2024
"Presiden itu pejabat politik. Jadi soal netral atau tidak, itu pilihan. Menurut saya, Pak Jokowi wajib terlibat dalam pencapresan," kata Rommy saat dihubungi, Selasa (9/5/2023).
Ia pun menyampaikan alasan mengapa Presiden Jokowi wajib terlibat dalam pencapresan, yakni karena mantan Wali Kota Surakarta ini perlu adanya presiden yang bisa melanjutkan dirinya ke depan.
"Karena beliau memerlukan presiden lanjutannya yang mengerti dan melanjutkan mega-mega monumen pembangunan yang beliau rintis dan tinggalkan. Bangsa ini butuh kontinuitas dalam pembangunannya," tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Diduga tak Bersikap Netral Soal Capres, Demokrat Lontarkan Sindiran Pedas
Selain itu, kata dia, Presiden ke depan juga perlu mengerti filosofis hingga persoalan teknis pembangunan yang sudah dijalankan sebelumnya.
"Dan itu hanya bisa terjadi jika presiden penerus pak Jokowi mengerti dasar filosofis dan persoalan-persoalan teknis yang menyertai pembangunan mega-mega proyek yang dibangun sepanjang pemerintahannya," pungkasnya.
Pernyataan Benny
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyinggung Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlalu ikut campur alias cawe-cawe dalam urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Kalau misalkan kecurigaan itu benar dilakukan, Benny menganggap Jokowi tengah mengumandangkan perang.
Jokowi tengah menjadi sorotan karena dianggap cawe-cawe dalam urusan mencari sosok calon presiden (capres) 2024.
Baca Juga: Bersikap Keras ke Anies tapi Lembek ke Ganjar, NasDem Minta Bawaslu Bersikap Netral
Tidak sedikit pihak juga mengkritisi Jokowi yang menjadikan Istana Merdeka sebagai tempat kumpul partai politik pro pemerintah untuk membahas hal tersebut.
"Jika benar Presiden tidak netral dalam pilpres dan pileg apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses capres tertentu maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang," kata Benny melalui akun Twitternya @BennyHarmanID dikutip Senin (9/5/2023).
Perang yang dimaksud Benny itu menggambarkan Jokowi tengah melawan rakyat. Benny lantas meminta kepada Jokowi untuk berhati-hati dan sadar diri kalau saat ini masih menjabat sebagai presiden yang menjadi lambang negara.
"Hati-hati Pak Jokowi, di dada bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI bukan lambang presiden dari kelompok atau presiden dari golongan tertentu," terangnya.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
