Menu


Jokowi Cawe-cawe Urusan Pilpres 2024, Refly Harun Bandingkan dengan SBY

Jokowi Cawe-cawe Urusan Pilpres 2024, Refly Harun Bandingkan dengan SBY

Kredit Foto: Biro Pers Setpres

Konten Jatim, Jakarta -

Ahli hukum tata negara, Refly Harun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengikuti langkah yang diambil presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tak ikut campur atau cawe-cawe dalam urusan pencapresan.

Pengamat politik ini menyoroti sikap netral SBY saat dia masih menjabat presiden, padahal besannya yakni Hatta Rajasa maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto di Pilpres 2014.

"Contoh yang paling sahih itu adalah SBY. Ketika SBY 2014 mau mengakhiri masa jabatan, political performance SBY tampak dia netral, padahal besannya menjadi calon wakil presiden yaitu Hatta Rajasa," kata Refly Harun dari kanal YouTube pribadinya, dikutip Konten Jatim pada Senin (8/5/2023).

Baca Juga: JK Minta Presiden Tak Cawe-cawe, Arief Poyuono Beber Pentingnya Jokowi Persiapkan Capres di Pilpres 2024

"Tapi orang secara umum mengakui SBY tampak lebih netral dibandingkan sekarang (Jokowi)," sambung Refly.

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti sikap presiden terdahulu yang menurutnya tidak terlibat terlalu jauh dalam politik jelang pemilu.

Jusuf Kalla mencontohkan seperti Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," kata JK di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023) malam.

Pernyataan itu disampaikan JK, menyusul NasDem yang tidak diundang dalam pertemuan 6 partai-partai koalisi pemerintah di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Menurut JK, mengingat NasDem adalah koalisi pemerintahan Jokowi, seharusnya diundang, apalagi jika pertemuan itu membahas persoalan pembangunan. Karenanya, dia menilai pertemuan itu erat kaitannya dengan politik jelang pemilu.

Baca Juga: Ray Rangkuti Sebut Jokowi Over Urusi Pencapresan: Hadiri Deklarasi Capres PDIP, Bahas Cawapres Ganjar, hingga Kumpulkan 6 Ketum Parpol

"Kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan itu wajar, tapi kalau berbicara pembangunan saja, mestinya Nasdem di undang kan, tapi berarti ada pembicaraan politik, menurut saya," kata JK.

Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO