Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah terlalu berlebihan dalam mengurusi persoalan Pilpres 2024.
"Saya kira ini sudah terlalu over. Kita lihat aja misalnya praktik yang sebelumnya," kata Ray Rangkuti dari kanal YouTube Metro TV, dikutip Konten Jatim pada Senin (8/5/2023).
Ia lantas membeberkan empat sikap Jokowi yang cawe-cawe dalam pesta demokrasi 5 tahunan itu. Yang pertama, saat Jokowi menghadiri deklarasi pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP.
Baca Juga: Ray Rangkuti Sebut Jokowi Langgar Etika karena Cawe-cawe Urusan Pilpres 2024
Selain itu, Jokowi juga menggunakan pesawat kepresidenan untuk pulang bersama Ganjar Pranowo menuju Solo, Jawa Tengah usai pengumuman capres PDIP.
"Pertama, presiden menghadiri deklarasi pencapresan Ganjar Pranowo. Yang kedua adalah presiden bersama dengan Ganjar Pranowo menggunakan pesawat kepresidenan untuk pulang bersama ke daerah yang sama," tuturnya.
Tak hanya itu, Ray juga menyoroti Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang turut membahas sosok calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Serta yang terakhir, Jokowi mengumpulkan 6 ketua umum partai politik (parpol) pendukung pemerintah di Istana Merdeka. Pertemuan tersebut tanpa mengundang Partai NasDem yang notabene masih menjadi bagian dari pendukung pemerintah.
"Yang ketiga adalah presiden juga membicarakan tentang siapa kira-kira yang layak dan patut menjadi calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo. Dan yang keempat tentu saja peristiwa mengumpulkan ketua-ketua partai minus dengan NasDem di Istana Negara," bebernya.
Dengan berbagai rentetan peristiwa tersebut, Ray menyebut Jokowi sudah berlebihan dalam menyiapkan sosok calon presiden penggantinya.
"Jadi ini udah off. Sebetulnya jauh dari ini juga kita sudah seringkali mengkritik bahwa presiden itu bukan berarti tidak boleh menyiapkan kadernya, memastikan apa yang telah dicapainya itu tetap bisa dilaksanakan dengan seterusnya gitu, tapi ada masanya, ada caranya, ada aturannya di mana presiden dapat melibatkan diri secara langsung terkait dengan hajatan publik itu," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta untuk berdiskusi soal kondisi politik di Tanah Air.
Dirinya pun membantah tudingan bahwa langkah politiknya mengundang ketua umum partai koalisi tersebut merupakan sikap ikut campur dalam isu politik menjelang Pemilu 2024.
"Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi, kok cawe-cawe, diskusi. Saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta, seperti dikutip dari Suara.com, jaringan Konten Jatim.
Jokowi pun menegaskan bahwasanya urusan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik.
Baca Juga: Jusuf Kalla Minta Jokowi Tak Ikut Campur Urusan Pilpres, PDIP Beri Sindiran
Namun, sebagai pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik, Jokowi merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi dengannya di Istana Merdeka.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
