Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanggar etika karena ikut campur dalam urusan Pilpres 2024.
Ia menyebut, Jokowi seharusnya berperan sebagai kepala negara yang bertanggung jawab agar penyelenggaraan pemilu mendatang bisa berjalan secara baik dan demokratis.
"Ya, itu yang saya mau katakan (bahwa apa yang dilakukan Jokowi tak beretika)," kata Ray Rangkuti dari kanal YouTube Metro TV, dikutip Konten Jatim pada Senin (8/5/2023).
Baca Juga: Jokowi Cawe-cawe Urusan Pilpres 2024, Demokrat Sebut Bisa Mengarah ke Abuse of Power
"Jadi presiden itu bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi juga dia sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara beliau adalah penanggung jawab utama pelaksanaan pemilu ini, berhasil nggak berhasilnya, jujur nggak jujurnya gitu lho," sambung Ray.
Maka dari itu, Jokowi diharapkan bisa memperlihatkan pada publik bagaimana jabatan publik dikelola, agar praktik demokrasi berjalan lebih baik.
"Dan oleh karena itulah beliau juga harus memperlihatkan kepada publik bagaimana caranya jabatan publik itu dikelola, demi kepentingan untuk menjadikan demokrasi kita lebih baik, pemilu kita lebih baik," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta untuk berdiskusi soal kondisi politik di Tanah Air.
Dirinya pun membantah tudingan bahwa langkah politiknya mengundang ketua umum partai koalisi tersebut merupakan sikap ikut campur dalam isu politik menjelang Pemilu 2024.
"Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi, kok cawe-cawe, diskusi. Saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta, seperti dikutip dari Suara.com, jaringan Konten Jatim.
Jokowi pun menegaskan bahwasanya urusan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik.
Baca Juga: Demokrat Minta Jokowi Tak Usah Sibuk Cawe-cawe, Sebaiknya Fokus Jamin Penyelenggaraan Pemilu 2024
Namun, sebagai pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik, Jokowi merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi dengannya di Istana Merdeka.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
