Sekretartis Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan mengenai dugaan sejumlah pihak mengenai keikutsertaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam urusan Pilpres 2024.
Salah satu pihak yang meminta Jokowi untuk berhenti ikut campur adalah Jusuf Kalla (JK) lantas Hasto menyatakan bahwa JK sendiri pernah melibatkan diri dalam urusan pencapresan Jokowi di Pilpres 2019.
"Sebenarnya secara empiris ini juga dilakukan sebelumnya oleh presiden sebelumnya. Kemudian juga oleh Pak JK sekalipun ketika berbicara dan beliau kan juga menjadi dewan pengarah di dalam tim kampanye dari Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin (pada Pilpres 2019)," ujar Hasto di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (8/5/2023).
Baca Juga: Endorse Jokowi Dinilai Condong ke Prabowo Dibanding Ganjar
Kendati demikian, merupakan hak JK untuk menyampaikan pendapatnya. Namun ia menegaskan, pertemuan antara Jokowi dengan enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka tak membahas politik praktis.
"Sebagai pihak yang saat itu mendengar secara langsung dari Ibu Megawati Soekarnoputri, terhadap apa yang dibicarakan di Istana Negara, itu sesuatu hal yang betul-betul berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan," ujar Hasto.
Jokowi sebagai pemimpin juga tetap membuka ruang dialog dengan semua pihak. Termasuk dengan Partai Nasdem yang masih menjadi bagian dalam koalisi pemerintahan.
Awalnya, ia mengatakan bahwa politik tidak hanya dibangun atas formalitas kerja sama politik. Namun, politik juga harus memperhatikan aspek etika, sinyal kepemimpinan, kebijakan dari Jokowi sebagai Presiden.
"Sehingga hal itulah yang juga harus dibaca, mengapa Bapak Presiden Jokowi di dalam pertemuan tersebut tidak mengundang dari Partai Nasdem, tetapi sebagai sosok yang memang mengedepankan dialog, Pak Jokowi terbuka," ujar Hasto.
Baca Juga: PDIP Bantah Jokowi Tengah Menyusun Skenario Pilpres 2024
Ruang dialog tersebut terlihat ketika Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Di sisi lain, tetap atau tidaknya Partai Nasdem dalam Kabinet Indonesia Maju merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Terkait dengan reshuffle, ini kan kewenangan sepenuhnya dari Presiden dan PDI Perjuangan sejak awal menyatakan tidak campur tangan terhadap hal tersebut," ujar Hasto.
Khazanah Islam: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024
