Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) cawe-cawe atau ikut campur dalam urusan Pilpres 2024.
Dirinya menyoroti pertemuan Jokowi dengan enam ketua umum (ketum) partai politik (parpol) koalisi pendukung pemerintah di Istana Merdeka, belum lama ini.
"Yang mungkin menjadi persoalan kita saat ini adalah bagaimana beliau mengumpulkan pimpinan 6 pimpinan parpol Istana," kata Herzaky Mahendra Putra dari kanal YouTube Metro TV, dikutip Konten Jatim pada Senin (8/5/2023).
Baca Juga: Demokrat Minta Jokowi Tak Usah Sibuk Cawe-cawe, Sebaiknya Fokus Jamin Penyelenggaraan Pemilu 2024
Herzaky menyebut, Jokowi diperbolehkan untuk ikut campur dalam urusan pemilu, asalkan ikut campur untuk memastikan bahwa penyelenggaraan gelaran 5 tahunan itu akan berlangsung secara demokratis dan damai.
Akan tetapi faktanya kata dia, Jokowi pun mengakui sendiri bahwasanya pertemuan dengan enam ketum parpol itu membahas terkait koalisi Pilpres 2024.
"Tetapi kan ternyata, dikonfirmasi sendiri oleh presiden, bahwa yang dibicarakan (dalam pertemuan Jokowi dengan ketum parpol) di antaranya adalah mengenai koalisi," ucap Herzaky.
"Kan beliau disampaikan 'Ya satu partai itu (NasDem) tidak diundang, soalnya kalau diundang nanti ketahuan dong strategi yang dilakukan oleh partai-partai lainnya di koalisi lainnya'," sambungnya.
Hal inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh Demokrat. Herzaky menuturkan, pengakuan dari Jokowi itu mengonfirmasi kecurigaan publik bahwa memang pertemuan itu dalam rangka membicarakan Pilpres 2024.
"Nah ini kan kemudian mengkonfirmasikan kecurigaan banyak pihak bahwa apa yang dibicarakan di Istana itu bukan hal untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan bersama, tetapi untuk kelompok segelintir pihak," tuturnya.
Cawe-cawe yang dilakukan Jokowi, tutur Herzaky, bisa mengarah pada tudingan bahwa presiden telah menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya (abuse of power).
"Ini kan yang sangat disayangkan. Inilah cawe-cawe yang dianggap banyak pihak yang menjadi suatu bentuk yang bisa mengarah kepada abuse of power sebenarnya," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta untuk berdiskusi soal kondisi politik di Tanah Air. Dirinya pun membantah tudingan bahwa langkah politiknya mengundang ketua umum partai koalisi tersebut merupakan sikap ikut campur dalam isu politik menjelang Pemilu 2024.
"Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi, kok cawe-cawe, diskusi. Saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta, seperti dikutip dari Suara.com, jaringan Konten Jatim.
Jokowi pun menegaskan bahwasanya urusan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik.
Namun, sebagai pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik, Jokowi merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi dengannya di Istana Merdeka.
Khazanah Islam: Awas! Ini Sederet Posisi Seks yang Dilarang dalam Islam, tapi Nomor 2 Sering Dilakukan
