Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berhenti cawe-cawe atau ikut campur dalam urusan pencapresan. Hal ini seperti disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
Partai berlambang mercy itu meminta RI 1 untuk sebaiknya fokus pada penyelenggaraan pemilu 2024 agar berjalan dengan baik dan bebas dari intervensi.
Hal ini menyusul adanya pertemuan antara Jokowi dengan enam ketua umum (ketum) partai politik (parpol) di Istana Merdeka, Jakarta, belum lama ini.
"Janganlah kemudian ada keberpihakan yang seharusnya pihak negara yang fokus pada penyelenggarakan pemilu ini lalu malah sibuk dengan cawe-cawe," kata Herzaky Mahendra Putra dari kanal YouTube Metro TV, dikutip Konten Jatim pada Senin (8/5/2023).
"Bagaimana agar presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah itu menempatkan dirinya sesuai dengan porsi yang seharusnya," sambungnya.
Herzaky menyebut, Jokowi diperbolehkan untuk ikut campur dalam urusan pemilu, asalkan ikut campur untuk memastikan bahwa penyelenggaraan gelaran 5 tahunan itu akan berlangsung secara demokratis dan damai.
"Presiden memang dalam konteks Pemilu Pilpres Pileg bisa ikut-ikutan dan memang harus ikut-ikutan dalam konteks memastikan bahwa penyelenggaraannya berlangsung dengan demokratis, jujur, adil, bebas dari intervensi, bebas dari intimidasi, bebas dari kecurangan," tutur Herzaky.
Jokowi, tutur Herzaky, harus bisa memastikan juga bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat bekerja secara maksimal.
"Jangan sampai misalnya katakanlah di lapangan ada instansi tertentu mengarahkan untuk memilih partai tertentu atau capres tertentu," terangnya.
"Nah ini kan, ini yang harusnya dilakukan oleh seorang presiden lalu memastikan bagaimana agar KPU Bawaslu bisa bekerja dengan baik dan maksimal," tandasnya.
Sebelumnya, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan memberi wanti-wanti pada pemerintah agar tak mengintervensi penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, pemerintah harus bersikap netral saat kontestasi politik itu berlangsung.
Hal ini disampaikan Anies kala menyampaikan pidato politik dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di Tennis Indoor Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia menyebut masyarakat harus bebas dalam menggunakan hak pilihnya nanti.
Karena itu, Anies meminta Presiden Joko Widodo agar tidak khawatir jika kehilangan kekuasaan karena kalah dalam Pilpres nanti. Sebab, itu merupakan hal yang biasa dalam berdemokrasi.
Menurut eks Gubernur DKI Jakarta itu, masyarakat saat ini sudah cukup cerdas mempertimbangkan dengan matang siapa yang akan dipilih dalam Pilpres nanti.
Baca Juga: Jokowi Diduga tak Bersikap Netral Soal Capres, Demokrat Lontarkan Sindiran Pedas
Selain itu, Anies juga menyebut pada dasarnya pemilik kekuasaan sejati adalah rakyat. Pemerintah saat ini hanya menunaikan janji politiknya saja.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
