Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut pernyataan Anies Baswedan yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tak intervensi Pilpres 2024 sebagai peringatan awal (early warning).
Kata Herzaky, pernyataan dari bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu bentuk peringatan awal agar negara jangan sampai ikut campur urusan Pilpres 2024.
"Apa yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan selaku bacapres dari Koalisi Perubahan dan juga bacapres kami dari Demokrat, ini tentunya sebagai suatu bentuk early warning system, mengingatkan agar negara jangan sampai campur tangan," kata Herzaky Mahendra Putra dari kanal YouTube Metro TV, dikutip Konten Jatim pada Senin (8/5/2023).
Baca Juga: Presiden PKS Klaim Duet Anies-Sandi Bukan Hal Mustahil
Herzaky tak menampik bahwa sentilan Anies itu ditujukan untuk Presiden Jokowi. Namun, tak hanya ditujukan untuk RI 1, pernyataan itu juga dilayangkan untuk instansi-instansi negara yang juga ikut intervensi dalam urusan pencapresan.
"Kalau kita bicara mengenai negara ya jelas pucuk pimpinan tertinggi adalah presiden, lalu kemudian menteri dan segala perangkatnya sampai ke bawah, termasuk instansi-instansi negara," papar Herzaky.
"Memang karena bagaimanapun bicara mengenai realitas, pegawai negeri misalnya ASN TNI Polri kan selalu menjadi perbincangan dan diskusus yang sangat penting gitu," lanjutnya.
Sebelumnya, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan memberi wanti-wanti pada pemerintah agar tak mengintervensi penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, pemerintah harus bersikap netral saat kontestasi politik itu berlangsung.
Hal ini disampaikan Anies kala menyampaikan pidato politik dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di Tennis Indoor Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ia menyebut masyarakat harus bebas dalam menggunakan hak pilihnya nanti.
Karena itu, Anies meminta Presiden Joko Widodo agar tidak khawatir jika kehilangan kekuasaan karena kalah dalam Pilpres nanti. Sebab, itu merupakan hal yang biasa dalam berdemokrasi.
Menurut eks Gubernur DKI Jakarta itu, masyarakat saat ini sudah cukup cerdas mempertimbangkan dengan matang siapa yang akan dipilih dalam Pilpres nanti.
Baca Juga: Tak Khawatir NasDem Dikeluarkan dari Koalisi Pemerintah, Anies: Fokus ke Rakyat
Selain itu, Anies juga menyebut pada dasarnya pemilik kekuasaan sejati adalah rakyat. Pemerintah saat ini hanya menunaikan janji politiknya saja.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
