Partai Demokrat menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga tidak netral dalam Pilpres dan Pileg 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan jika benar Presiden tidak netral dalam Pemilu 2024 ini apalagi menjadikan istana presiden markas tim sukses Capres tertentu maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang.
Baca Juga: Jokowi Sindir Jalan Rusak Lampung, Demokrat: 8 Tahun Bapak ke Mana Saja?
"Perang semesta melawan rakyatnya sendiri," ujar Benny dilansir dari akun Twitternya, Senin (8/5/2023).
Anggota Komisi III DPR RI itu mengingatkan Jokowi bahwa sebagai presiden melekat pada dirinya simbol negara kesatuan Republik Indonesia.
"Hati-hati Pak Jokowi,di dada bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI bukan lambang Presiden dari kelompok atau Presiden dari golongan tertentu," tegasnya
Hal serupa juga dikatakan Kepala Bakomstra, Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Menurutnya Istana Presiden seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
"Bukan untuk kepentingan pribadi, ataupun kelompok golongan tertentu," cetusnya.
Sebelumnya Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyebut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan partai koalisi pemerintah di Istana saat menjabat Presiden RI.
"Banyak yang bertanya ke saya apakah dulu waktu periode Presiden SBY pernah ada pertemuan partai koalisi di Istana? Ya jelas pernah, beberapa kali," ujar Anas dalam catatannya yang diunggah di akunTwitter pribadinya, Sabtu (6/5/2023).
Bahkan kata Anas, pernah juga ada pertemuan partai koalisi di Istana, tetapi salah satu partai koalisi tidak diundang.
Meskipun konteks ceritanya berbeda dengan yang baru-baru ini terjadi.
"Ada juga pertemuan partai koalisi di Istana, tetapi salah satu partai koalisi tidak diundang. Tentu konteks tidak diundangnya berbeda dengan kejadian periode Presiden Jokowi," jelasnya.
Menurut Anas, salah satu pertemuan partai koalisi di Istana pada saat SBY mengundang seluruh partai koalisi kecuali PKS.
Baca Juga: Nasdem Berharap agar Pimpinan Bawaslu Segera Bertaubat dan Jadi Netral Lagi
Pertemuan itu dipimpin langsung oleh SBY yang meminta pandangan dari seluruh partai-partai koalisi pemerintah.
"Prinsipnya pertemuan di istana, kantornya Presiden, wajar dilakukan bagi partai peserta koalisi yang membentuk pemerintahan itu. Bahkan Presiden patut juga ketemu partai oposisi di Istana. Boleh dalam demokrasi," ungkap Anas.
Khazanah Islam: Masuk Daftar Nominator Warisan Budaya Tak Benda, Reog Ponorogo Segera Diakui UNESCO
